Presiden Jokowi Bahas Konflik Iran-Israel Bersama Menteri

Presiden Jokowi Bahas Konflik Iran-Israel Bersama Menteri

Riaumandiri.co - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil para menterinya membahas ketegangan yang tengah terjadi di Timur Tengah, dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (16/4). Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, pemerintah khawatir terhadap kondisi yang terjadi antara Iran dan Israel.

Eskalasi ketegangan di Timur Tengah, kata Menlu, diyakini tidak akan membawa manfaat bagi siapapun. "Kita dalam rapat tadi ada beberapa hal yang dibahas terkait dengan masalah geopolitik. Pertama, kita khawatir melihat perkembangan situasi di Timur Tengah. Dan kita yakin bahwa eskalasi tidak akan membawa manfaat bagi siapa pun," ujar Menlu Retno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Karena itu, Indonesia dan semua pihak lainnya akan terus melakukan upaya diplomatik. Menlu Retno mengaku telah berkomunikasi dengan Menlu Iran, Saudi Arabia, Yordania, Mesir, Uni Emirat Arab, Uni Eropa, Jerman, Belanda, dan juga Wamenlu Amerika Serikat baik melalui sambungan telepon maupun surat.


"Tadi pagi Wamenlu AS menelepon saya dan kita melakukan berdiskusi mengenai situasi perkembangan di Timur Tengah," ujarnya.

Dalam komunikasi tersebut, Indonesia meminta agar semua pihak terkait agar menahan diri dan menurunkan ketegangan. Sedangkan dengan negara lainnya seperti Jerman, Belanda, dan negara Timur Tengah, Indonesia mendorong negara-negara agar turut menurunkan ketegangan.

"Jadi komunikasi antara para menlu terus dilakukan, sekali lagi agar pihak-pihak terkait menahan diri dan tidak terjadi eskalasi. Jadi itu yang kami sampaikan kepada Bapak Presiden," kata Menlu.

Menurut Menlu Retno, Presiden Jokowi juga menyampaikan pesannya agar Indonesia terus melakukan upaya diplomatik agar pihak terkait menahan diri dan menghindari peningkatan ketegangan.

"Jadi sekarang masing-masing pihak teman-teman sudah mulai menghitung jika terjadi eskalasi maka dampaknya seperti apa terhadap masing-masing negara. Baik harga minyak, harga kebutuhan yang lain, maupun nilai tukar dolar dsb," ujar Menlu.