RIAUMANDIRI.CO - Wakil Ketua Umum DPN Partai Gombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah membongkar kelemahan pasangan calon presiden nomor urut 01 Anies-Muhaimin dan nomor urut 03 Ganjar-Mahfud.

Menurut dia, baik kubu Anies maupun Ganjar sama-sama dalam kondisi terjebak dalam satu sistem yang tidak mungkin membuat mereka merubah keadaan.

"Mereka tidak sadar kalau sekarang dijebak. Karena sejak awal mereka sendiri terlibat menciptakan sistem treshold yang menyebabkan kita kesulitan mencari argumen dari koalisi antara parpol-parpol yang ada," sebut Fahri dalam bincang-bincang dengan wartawan, di The Taliwang Heritage and Resto, kawasan Cibubur, Depok, Jawa Barat, Kamis (28/12/2023) malam.

Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019 itu menyebut, kalau kubu Anies dan Ganjar memiliki andil dalam terciptanya ambang batas pencalonan presiden atau president threshold (PT) 20 persen tersebut. Fahri mangaku kalau dirinya lah, yang sedari awal mendorong penghapusan PT 20 persen karena sudah menduga pihak lain tidak ada yang berani bersuara jika bersinggungan dengan pemimpin saat ini.

"Saya waktu itu sudah berargumen di Mahkamah Konstitusi (MK) saat menjadi saksi dan pengusul penghapusan trahold 20 persen itu. Saya sudah menduga juga calon-calon yang akan muncul itu tidak akan beralasan, kecuali apabila calon itu dikaitkan dengan pemerintahan yang sedang memimpin sekarang ini," ujarnya.

Karena itulah, menurut Fahri, yang relevan kalau treshold-nya 20 persen itu adalah bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi), atau melawannya. Namun, paslon nomor urut 01 dan 03 itu kesulitan menempatkan dirinya.

"Itulah sebabnya acara real survei membuktikan paslon nomor urut 02, Prabowo-Gibran terus mengalami peningkatan karena satu-satunya yang posisinya jelas di mata rakyat," tegas Wakil Komandan Bravo Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran tersebut.

Prabowo-Gibran, satu-satunya paslon memiliki argumen yang kuat sekarang ingin meneruskan pemerintahan Jokowi. Oleh karena itu, perkiraan Fahri, paslon nomor urut 02 lah yqng harus di para pemilihan presiden (Pilpres) 2024 nanti.

"Sya kira argumen ini sangat sulit untuk dibantah. Mengapa? Karena terlalu kuat dan sekali lagi itu menjadi agenda kita kedepannya," pungkas Caleg DPR RI Partai Gelora Indonesia untuk Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) I itu. (*)