Diskominfotik Riau Taja Bimtek Satu Data Indonesia

Diskominfotik Riau Taja Bimtek Satu Data Indonesia

Riaumandiri.co - Menuju Indonesia emas, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau adakan Bimbingan teknis penyelenggaraan satu data Indonesia yang diikuti oleh seluruh OPD Provinsi Riau dan Dinas Kominfotik Kabupaten/Kota Rabu (12/11)

Bimtek ini untuk mendukung percepatan pengumpulan data sektoral adanya upaya ini untuk mempercepat capaian Satu Data dan nantinya seluruh OPD bisa optimalkan sosialisasi kebijakan dan kegiatan dalam program pembangunan kota.

Wakil koordinator bidang data perioritas kementerian BPN Forum satu data Indonesia Rina Asriyani mengatakan untuk lima tahun kedepan pemerintah akan memperkuat pondasi tranformasi tata kelola dengan melakukan digitalisasi pelayanan publik.


"Berbicara mengenai tranformasi tata kelola pelayanan publik didalamnya memuat data Pemerintah yang berkualitas dan terintegrasi Kita harus bertranformasi digital karena tujuannya nanti birokrasi kita akan semakin efesien dan mudah diakses," paparnya.

Tranformasi pengelolaan digitalisasi pelayanan publik satu data Indonesia  sebagai bentuk usaha menuju tercapainya Indonesia emas untuk kedepan.

"Selama kita menyusun program  pembangunan baik perencanaan Yang ada, kita melihatnya bahwa banyak data-data yang sangat beragam dan metodologi belum terstandar yang mengakibatkan kemungkinan besar data banyak yang terduplikasi sehingga anggaran data tidak bisa kita gunakan secara efisien maka dari itu kita membutuhkan pengelolaan digitalisasi satu data Indonesia," paparnya.

Selanjutnya manager asisten bidang tata kelola  kementrian BPN Azizah mengatakan saat ini pemerintah sedang  menyusun pedoman tata kelola penyusunan satu data Indonesia, tahun 2022 fokus yakni untuk penguatan dan implementasi.

"Di pusat akan terbit pesta informasi digital dimana layanan kesehatan, sosial, Pendidikan dan SIM online itu semuanya akan terintegrasi layanannya sehingga dengan data tersebut kita lebih mudah mendeteksi satu NIK sudah menerima bantuan apa saja hal tersebut untuk mempermudah pemerintah dalam membuat suatu kebijakan," paparnya.

Dengan penyelenggaraan  satu data Indonesia diharapkan mampu terciptanya efektivitas layanan pemerintah melalui standarisasi data interprobabilitas mendorong keterbukaan dan transparansi informasi data.