RIAUMANDIRI.CO - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto, minta pemerintah jangan mau didikte oleh pihak asing dalam implementasi program net zero emission (NZE) tahun 2060. Apalagi sampai memboroskan APBN.

Politisi Partai Keadilan Sejatera (PKS) itu minta pemerintah mengukur kemampuan dan bertahap mengimplementasikan program tersebut agar tidak membahayakan keuangan negara.

Selain itu dia menilai program yang memiliki dampak strategis seperti suntik mati PLTU  menggunakan APBN, subsidi pembelian kendaraan listrik, pemberian keringanan TKDN untuk impor komponen barang/mesin terkait pembangkit EBET, atau juga liberalisasi transmisi listrik PLN melalui skema power wheeling, harus dievaluasi sungguh-sungguh.

"Karena hal tersebut ujung-ujungnya dapat merugikan masyarakat dan kepentingan nasional," tegas Mulyanto, Selasa (14/11/2023).

Mulyanto yang baru saja melakukan kunjungan kerja perorangan Anggota DPR RI di London mengungkapkan di Inggris saja implementasi NZE dilakukan bertahap. Ketika kesulitan mendapatkan gas dari Rusia, mereka tetap mendahulukan kepentingan nasional mereka dengan menghidupkan kembali pembangkit listrik batu bara.

“Jangan sampai kepentingan nasional dalam menyejahterakan rakyat, melalui penyediaan tarif listrik murah, termasuk kemandirian bangsa, malah dikorbankan dalam implementasi NZE ini," kata Mulyanto.

Ia menegaskan terkait implementasi NZE ini, Pemerintah harus menyusun program yang kreatif, jangan asal jalan pintas saja. Proposal PLN untuk mereduksi emisi karbon PLTU melalui skema pengurangan capacity factor (CF), misalnya.

"Ini lebih realistis dari sisi pendanaan ketimbang program pensiun dini PLTU yang menggunakan dana APBN," kata Mulyanto.

Mulyanto minta Pemerintah jangan memboroskan dana APBN di saat keuangan negara sedang kembang-kempis, baik untuk suntik mati PLTU ataupun subsidi kendaraan listrik.

Sebab yang berkepentingan terhadap program NZE ini bukan hanya Indonesia, tetapi negara-negara lain. Biaya transisi energi ini semestinya ditanggung bersama.

“Masak kita harus merogoh kocek sendiri dari APBN untuk program yang bersifat global seperti ini?” tegas Mulyanto.

Mulyanto khawatir kalau pendekatan seperti ini berlanjut APBN kita akan jebol, pembiayaan sektor lain terbengkalai. Ujung-ujungnya tarif listrik naik dan masyarakat lagi yang dirugikan. (*)