Penandatanganan NPHD, KPU Riau Dapat Anggaran Rp133 Miliar Untuk Pilkada 2024

Penandatanganan NPHD, KPU Riau Dapat Anggaran Rp133 Miliar Untuk Pilkada 2024

Riaumandiri.co - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau mendapat alokasi anggaran senilai Rp133 miliar yang digunakan dalam melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada tahun 2024 mendatang, Selasa (14/11).

Anggaran itu diberikan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dengan ditandai penandatanganan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bersama pada Senin (13/11) di Ruang Melati Kantor Gubernur Riau.

Plt Gubernur Riau Edy Natar Nasution meneyebut bahwa pnandatanganan ini mencerminkan komitmen bersama untuk menjalankan proses pemilihan yang demokratis, transparan, dan adil.


"Pemilihan adalah momen krusial dalam kehidupan demokrasi kita. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau 2024 adalah tanggung jawab kita bersama. Pemerintah Provinsi Riau akan mendukung KPU Riau dalam menyukseskan penyelenggaraan Pemilihan ini," kata Edy Natar usai proses penandatangan.

Sementara itu, Ketua KPU Riau Ilham Muhammad Yasir mengungkap bahwa penandatanganan NPHD ini adalah langkah penting dalam persiapan untuk menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau 2024.

“Dana Hibah Pemilihan yang kita terima dan merupakan kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Riau dan KPU Riau sebagaimana tertuang dalam NPHD yang kita tandatangani sebesar Rp. 133.044.490.800," jelas Ilham.

Dirincikan Ilham, dari jumlah tersebut akan dicairkan pada Tahun 2023 sebesar Rp. 53.217.796.320 atau setara 40%, sedangkan sisanya Rp. 79.826.694.480 atau setara 60% akan dicairkan pada Tahun 2024.

“Penandatanganan NPHD ini tidak hanya sekadar bentuk kesepakatan administratif, melainkan simbol dari komitmen bersama untuk memastikan pemilihan berlangsung dengan prinsip-prinsip demokrasi yang tinggi. KPU Riau bertekad untuk menyelenggarakan pemilihan yang bersih dan bebas dari intervensi," lanjut Ilham

Pentingnya NPHD tidak hanya terletak pada penyelenggaraan pemilihan tersebut, tetapi juga dalam memperkuat pondasi demokrasi di tingkat lokal. "Langkah ini menunjukkan bahwa demokrasi dapat berjalan dengan baik melalui kerjasama yang erat antara lembaga-lembaga terkait," tukasnya.