RIAUMANDIRI.CO- Rencana pengalihan Gedung Utama Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Pekanbaru yang akan dirubah fungsi menjadi alun-alun kota mendapat penolakan dari Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru. 

Alasannya gedung yang selama ini digunakan sebagai tempat pelayanan itu harus dipergunakan kembali sebagaimana sebelumnya, gedung tersebut juga tidak memenuhi standar jika menjadi tempat pusat keramaian.

"Itu salah, bukan disitu tempatnya, kalau disitu bikin tempatnya, berapalah besarnya. Kalau alun-alun itu setidaknya luas satu hektare yang bisa masyarakat berinteraksi," kata anggota Komisi I DPRD Kota Pekanbaru Fathullah, Selasa (2/5).

"Kalau saya tidak setuju itu, tetap bikin kantor pelayanan disitu, jadikan kantor pelayanan karena itu tempatnya strategis untuk pelayanan yang lokasinya ditengah kota yang dapat dijangkau oleh masyarakat," sambungnya.

Demikian juga mengingat lokasi yang dekat dengan jalan protokol, tentu salah satu permasalahan yang akan timbul ialah kemacetan lalulintas. Berkaca dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kacamayang yang berada depan Kantor MPP tersebut, dimana sering terjadi kemacetan lalulintas.

Jika Pemko Pekanbaru memaksakan rencana tersebut, Fathullah menduga adanya permainan bisnis yang dilakukan Pemko Pekanbaru, dugaan permainan itu dengan para pelaku bisnis yang nantinya akan menetap di alun-alun tersebut.

"Kalau membikin juga alun-alun itu, kan ada berbisnis Pemko dengan pengusaha yang ada diluar. Pemko ini harus jelas, harus berkoordinasi dengan DPRD Kota Pekanbaru," urainya.

Pengalihan inipun seharusnya dilakukan atas mufakat bukan keinginan sendiri dari Pj Wako Pekanbaru Muflihun, meskipun itu memang wewenang dari Pemko Pekanbaru setidaknya ada tahapan pengkajian dan aspirasi yang disampaikan melalui legislatif.

"Mau dialihfungsikan itu, harusnya berkoordinasi dengan DPRD Kota Pekanbaru, dia (Pj Muflihun) tidak bisa memutuskan sendiri, meskipun itu wewanng dia sendiri, kita harus mengetahui juga," pungkasnya. 

Reporter : Akmal

Editor : Wahyu Hismi