PEKANBARU(HR)- Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota Pekanbaru diminta meningkatkan pelayanan publik dan mencegah tindak pidana korupsi di semua lini. Baik itu di layanan publik, sektor pengadaan barang dan jasa, maupun pada perencanaan penganggaran dan peningkatan SDM.

"Kita berharap agar semua OPD lebih meningkatkan lagi upaya-upaya mereka dalam rangka pelayanan publik dan pencegahan tindak pidana korupsi. Disemua lini, tidak hanya di pelayanan publik, tapi juga di sektor pengadaan barang dan jasa, disektor perencanaan penganggaran dan peningkatan SDM," kata Inspektur Inspektorat Kota Pekanbaru, Iwan Simatupang, Minggu, (26/3).

Mantan Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru itu melanjutkan, dari rapat koordinasi bersama pimpinan kementerian, lembaga, serta kepala daerah gubernur, walikota dan bupati se Indonesia, nilai 

monitoring center prevention (MCP) atau strategi pencegahan tindak pidana korupsi Pemerintah Kota Pekanbaru dinilai bagus oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Nilai MCP kita naik. 87 nilai kita sekarang, meningkat dari tahun lalu. Ini strategi pencegahan tindak pidana korupsi. Ada beberapa area-area yang dilihat. Yang pertama seperti pelayanan umum, kedua soal PBJ atau perencanaan penganggaran, pengadaan barang dan jasa. Kita dinilai oleh KPK itu sudah cukup baik. Ada indikator-indikatornya yang mereka nilai," terang Iwan.

Dalam rapat koordinasi, ada arahan yang disampaikan oleh menteri, Ketua KPK, Kepala BPK RI. Seperti tingkatkan pencegahan korupsi dengan melakukan berbagai upaya dan inovasi.

"Harus ada upaya-upaya, kemudian harus ada terobosan dan inovasi agar pelayanan bisa berjalan lebih baik dan tidak ada ruang atau cela keranah tindak pidana korupsi. Untuk itu, kita sudah melakukan berbagai upaya, seperti melakukan pembinaan, peningkatan kapasitas, membuat regulasi agar perizinan kita lebih singkat dan lebih cepat," tutup Iwan.(her)

Reporter : Herman

Editor : Wahyu Hismi