Dalam Dua Bulan, Polda Riau Ungkap 5 Kasus Illegal Mining

Dalam Dua Bulan, Polda Riau Ungkap 5 Kasus Illegal Mining
RIaumandiri.co- Sepanjang tahun 2023, jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Riau telah menangani 5 kasus illegal mining. Dari jumlah itu, 8 orang ditetapkan sebagai tersangka, dimana dua orang diantaranya dinyatakan buron dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Demikian diungkapkan Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Sunarto, Selasa (21/2). Dari lima kasus yang ditangani, kata Sunarto, 4 kasus diantaranya ditangani Polres Kampar. Sisanya ditangani Polres Indragiri Hilir (Inhil).

"Kami berkomitmen untuk terus menangani kasus ilegal mining ini. Karena selain ilegal, tentunya aktivitas semacam ini dapat merusak lingkungan," ujar Sunarto.

Diterangkan Sunarto, lima kasus yang ditangani saat ini sedang dalam tahap penyidikan. "Jumlah tersangka ada 6 orang, 2 orang masuk DPO," sebut perwira menengah Polri yang akrab disapa Narto itu.

Adapun kasus pertama yang diungkap, sebut Narto, yakni dugaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara berupa galian bebatuan atau timek tanpa izin di Dusun Sawah, Desa Sawah, Kecamatan Kampar Utara, Kampar. Dalam kasus ini, polisi menangkap 2 tersangka, yaitu ALI selaku operator alat berat dan LUK sebagai pemilik lahan.

"Kedua tersangka ditangkap 9 Februari 2023," terang Sunarto seraya menyampaikan, barang bukti yang disita berupa 1 unit alat berat jenis ekskavator merk Komatsu PC 200 warna kuning, uang hasil penjualan pasir timek Rp120 ribu, dan sebuah buku bon penjualan.

Kasus berikutnya, sebut dia, masih di Kabupaten Kampar. Dalam hal ini, tersangka melakukan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara berupa galian tanah timbun kerokos tanpa izin.

Polisi menangkap pria bernama SAT. Ia merupakan operator alat berat sekaligus kasir. SAT ditangkap pada 14 Februari 2023 di Dusun 1 Desa Sumber Sari, Kecamatan Tapung Hulu, Kampar. 

"Selain tersangka, petugas menyita 1 unit alat berat ekskavator merk Hitachi PC 100 warna oranye, uang hasil penjualan tanah timbun kerokos Rp12 juta, sebuah buku bon penjualan, dan 1 unit handphone," beber mantan Kabid Humas Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) itu.

Selanjutnya, polisi juga berhasil mengungkap kasus pertambangan ilegal jenis bebatuan di Desa Terantang, Kecamatan Tambang, Kampar. Ada dua lokasi yang disasar petugas. Yakni, quarry atau lokasi tambang milik UD Bintang Limo milik pria berinisial AZH.

Petugas menangkap 2 tersangka, yaitu MAR sebagai operator alat berat dan BUD sebagai pengurus lokasi pertambangan sekaligus bertugas membuat pembukuan.

"Untuk pemilik kedua lokasi pertambangan itu, yakni ZUL dan AZH masih dalam pengejaran. Keduanya sudah masuk DPO," imbuhnya.

Dari kedua lokasi pertambangan ilegal itu, polisi menyita barang bukti total 2 unit alat berat ekskavator masing-masing merk Cat dan Komatsu, uang tunai Rp6,4 juta, ember tempat penyimpanan uang, dan buku catatan penjualan.

"Pengungkapan dilakukan 19 Februari 2023. Kedua tersangka yang diamankan kedapatan sedang melakukan aktivitas pertambangan bebatuan ilegal," ungkap Kombes Pol Sunarto.

Sementara kasus yang berada di Kabupaten Inhil diungkap pada 19 Februari 2023. Dua tersangka berhasil diamankan. Mereka adalah HAF dan ROM. Keduanya diduga terlibat tindak pidana pertambangan mineral jenis batuan tanpa izin di Dusun Air Bilu, Desa Keritang Hulu, Kecamatan Kemuning, Inhil.

Sama seperti pengungkapan lainnya, polisi menyita alat berat ekskavator merk Komatsu warna kuning. Selain itu ada pula 1 unit mesin pompa air, 4 kantong plastik berisi batu, dan 2 buah selang.

"Modusnya pelaku melakukan penambangan tanpa izin dan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan atau pemurnian, pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak perjanjian, IPR, SIPB, izin penugasan, izin pengangkutan dan penjualan, IUJP, IUP untuk penjualan," urai Narto.

Pengungkapan ini bermula dari informasi yang diterima petugas terkait adanya aktivitas penambangan mineral jenis bebatuan tanpa izin. Tim bergerak menuju lokasi pertambangan. 

Sesampainya di sana, petugas menemukan aktivitas pertambangan mineral dengan menggunakan alat berat dan beberapa unit dump truk yang sedang antre menunggu hasil galian tambang untuk dimuat.

"Petugas menyetop aktivitas pertambangan tersebut, lalu dilakukan pengecekan maupun pemeriksaan terhadap izin dan dokumen penambangan tersebut kepada pemilik usaha, yaitu saudara HAF," papar Perwira Menengah Polri alumni Akpol 1992 tersebut.

"Ternyata kegiatan penambangan dimaksud tidak dilengkapi dengan dokumen terkait, izin penugasan, izin pengangkutan dan penjualan," imbuh Kombes Sunarto.

Alhasil, pemilik usaha pertambangan ilegal HAF dan seorang operator alat berat, ROM, digelandang ke Mapolres Inhil untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

"Untuk para tersangka yang diamankan, dijerat Pasal 158 Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara," pungkas Kombes Sunarto.

Untuk informasi, pada tahun 2022 lalu, jajaran Polda Riau menangani 18 kasus pertambangan ilegal dengan 27 tersangka. Dari 18 kasus itu, 3 kasus di antaranya ditangani Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau, 1 kasus ditangani Polres Inhil, 4 kasus ditangani Polres Pelalawan, 9 kasus ditangani Polres Kuantan Singingi (Kuansing), dan 1 kasus ditangani Polres Kampar.