RIAUMANDIRI.CO - Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyelaraskan indikator stunting berbasis surveilans pada Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dan Elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM).

"Dengan demikian dapat menjadi acuan yang jelas dan terukur bagi Pemerintah Daerah dalam mengambil kebijakan untuk penanganan stunting," kata Felly ketika membacakan kesimpulan Rapat Kerja Komisi IX dengan Menkes dan Kepala BKKBN, di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (9/2/2023).  

Agenda rapat tersebut penjelasan tentang capaian penanganan stunting sampai tahun 2022 dan perkembangan pelaksanaan konvergensi intervensi penurunan stunting terintegrasi tahun 2023.

“Komisi IX DPR RI mendesak Kemenkes dan BKKBN bekerjasama dengan Kemendagri untuk pendisiplinan pengisian data stunting bagi seluruh kabupaten/kota guna akurasi pencatatan, serta mendesak Kemenkes untuk memenuhi kebutuhan antropometri di seluruh posyandu dan USG di seluruh puskesmas,” kata Felly.

Kemudian, Komisi IX juga mendesak Kemenkes dan BKKBN meningkatkan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dalam rangka membentuk Gerakan Nasional Program Percepatan Penurunan Stunting di seluruh Indonesia.

“Komisi IX juga mendesak Kemenkes dan BKKBN untuk meningkatkan alokasi anggaran daerah yang masuk dalam prevalensi dengan angka stunting tertinggi agar percepatan penurunan stunting dapat berjalan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan,” pungkas Legislator Dapil Sulawesi Utara tersebut. (*)