RIAUMANDIRI.CO - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mendesak BPK untuk mengaudit secara komprehensif program hilirisasi nikel pasca kebakaran smelter nikel di Morowali Utara, Sulawesi Tengah.

Menurut politisi PKS itu, audit ini penting agar untuk mengetahui secara benar kinerja program hilirisasi nikel ini. Ia menilai info tentang hilirisasi nilel sekarang ini  hanya klaim sepihak pemerintah saja.

Pemerintah kata Mulyanto, harus menjawab, apakah benar berbagai insentif fiskal maupun non fiskal yang jor-joran, termasuk pengorbanan besar masyarakat setempat seimbang dengan manfaat yang diperoleh, baik penerimaan negara, multifliyer effect bagi pembangunan daerah, maupun jumlah tenaga kerja lokal yang diserap.

"Jangan-jangan hilirisasinya hanya setengah hati, yang memproduksi barang setengah jadi dengan nilai tambah rendah seperti nickel pig iron (NPI) dan fero nickel dengan kandungan nikel maksimal 8 persen," kata Mulyanto kepada media ini, Sabtu (31/12/2022).

Selain itu Mulyanto juga minta BPK  memeriksa besaran “nilai ekspor” dan “penerimaan negara”-nya. Sebab disinyalir bahwa besarnya nilai ekspor tidak proporsional dengan besarnya penerimaan negara.

Apalagi kalau dugaan publik benar, bahwa yang didatangkan adalah pabrik atau komponen bekas dengan teknologi relatif usang, menggunakan energi kotor dari batubara, serta banyaknya TKA untuk pekerjaan kasar.

"Kita tidak ingin kebakaran smelter yang menelan korban 2 orang tewas ini terulang kembali. Audit  ini juga penting ketika kita akan melangkah untuk program hilirisasi komoditas yang lain seperti tembaga, bauksit dan timah," tandas Mulyanto. (*)