RIAUMANDIRI.CO - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto menolak ide pemberian subsidi bagi pembelian motor atau mobil listrik.

Menurutnya ide tersebut sarat dengan  kepentingan kelompok pengusaha yang dekat dengan pejabat. Hal tersebut  akan menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. 

"Ide pemberian subsidi pembelian motor dan mobil listrik itu sangat aneh karena datangnya bukan dari permintaan masyarakat berdasarkan kebutuhan yang mendesak. Tapi malah datang dari pejabat yang diindikasikan memiliki kekerabatan dengan pengusaha motor atau mobil listrik," kata Mulyanto kepada media ini, Jumat (2/12/2022).

"Silakan googling sendiri deh. Nanti muncul siapa saja pejabat dan pengusaha yang dimaksud," ulas anggota Komisi VII yang membidangi energi itu.

Mulyanto mengingatkan pemerintah jangan sembrono memberikan subsidi. Apalagi subsidi untuk kegiatan konsumtif. Sebab kondisi APBN saat ini sangat mengkhawatirkan karena bertumpu pada utang luar negeri.

"Pemerintah perlu hati-hati dalam mengelola ruang fiskal yang terbatas serta mengalokasikan anggaran. Jangan karena ingin mengejar target penggunaan kendaraan listrik (electric vehicle/ EV) oleh masyarakat, anggaran negara tekor. Ini berbahaya bagi kelangsungan ekonomi yang lebih luas," kata Mulyanto.

Mulyanto menilai tidak ada urgensinya pemerintah memberikan subsidi pada pembelian motor atau mobil listrik. Seharusnya subsidi itu dialokasikan pada sektor-sektor yang menjadi hajat hidup orang banyak.

"Lebih baik subsidi kendaraan listrik itu subsidi pupuk, BBM untuk nelayan, BPJS dan subsidi lain yang lebih penting. Bukan malah mensubsidi kelompok masyarakat yang mampu," kata Mulyanto. (*)