RIAUMANDIRI.CO - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto minta pemerintah menjaga momentum penurunan harga  minyak goreng (migor) menuju harga eceran tertinggi (HET) seperti sekarang ini, di tengah upaya untuk mengerek harga tandan buah segar (TBS) sawit di tingkat petani. 

Menurutnya hal ini penting, agar harga migor tidak kembali bergolak dan naik seperti beberapa bulan belakangan ini.

Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi menghapus Pungutan Ekspor (PE) minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) beserta produk turunannya terhitung 16/7/2022 hingga 30 Agustus 2022. Regulasi ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115 Tahun 2022. 

Menurut Mulyanto, pasar bereaksi positif terhadap keputusan tersebut. Terbukti keputusan itu disusul dengan kenaikan harga CPO yang cukup berarti di bursa sawit Malaysia pada Senin (18/7/2022). 

Sementara bursa sawit KPBN Jakarta sendiri memperlihatkan kenaikan harga CPO sejak tanggal 11 Juli, dan melonjak sebesar Rp1.300 per kg menjadi Rp 9.250 per kg pada 18 Juli.  Padahal sebelumnya sempat jatuh mendekati angka Rp6.000 per kg.

Selain itu, Mulyanto menilai, bahwa sekarang merupakan kesempatan yang baik bagi pemerintah untuk menata industri migor agar tidak bersifat oligopolistik. 

Dengan demikian, pasar migor dapat terselenggara secara adil, sesuai kaidah-kaidah ekonomi yang benar, dimana pembentukan harga dan volume migor di pasar tidak didikte oleh hanya segelintir produsen.

"Akhir-akhir ini, harga migor curah menurut data PIHPS (pusat informasi harga pangan strategis) Nasional pada (19/7) masih sebesar Rp16.050 per kg.  Di atas HET yang sebesar Rp15.500 per kg," kata Mulyanto kepada media ini, Selasa (19/7/2022).

Karena itu Mulyanto minta pemerintah bukan hanya fokus memperbaiki sisi hulunya tetapi juga di sisi hilir industri sawit.  Termasuk aspek distribusinya. Agar masyarakat yang diuntungkan, baik masyarakat petani sawit maupun masyarakat pengguna migor. (*)