RIAUMANDIRI CO - Petinggi Partai Demokrat membantah yang mensyaratkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres) dalam menjalin koalisi.

"Bantahan itu sebetulnya tak perlu dilakukan mengingat AHY memang memiliki potensi besar menjadi cawapres," kata pengamat komunikasi politik M Jamiluddin Ritonga, Sabtu (9/7/2022).

Menurut Jamil, Partai Demokrat selayaknya mengusung kadernya untuk dijadikan bargaining dalam membentuk koalisi, meskipun hal itu bukan prasyarat harga mati.

Dia menyebut ada tiga pertimbangan AHY sangat layak menjadi cawapres untuk diusung pada Pilpres 2024.

Pertama, elektabilitas AHY relatif tinggi dalam berbagai survei yang dilakukan lembaga survei kredibel. Setidaknya elektabilitas AHY kerap masuk lima besar.

"Konsistensi elektabilitas AHY itu menunjukan kelayakannya menjadi cawapres. AHY akan dapat menambah pundi-pundi suara secara signifikan bagi capres yang didampinginya," jelasnya.

Kedua, Anies Baswedang saat dipasangkan dengan AHY memiliki elektabilitas yang tinggi. Dari simulasi beberapa pasangan capres-cawapres, pasangan Anies-AHY sangat kompetitif sehingga berpeluang besar untuk menang.

"Karena itu, AHY meskipun masih berusia muda, kelayakannya tak perlu diragukan. Hal itu didukung juga latar belakang pendidikannya yang sangat baik dan kariernya yang terbilang moncer saat masih di TNI," kata Jamil.

Ketiga, AHY selalu memperoleh elektabilitas dua besar untuk ketua umum parpol. Ini artinya, elektabilitas AHY hanya kalah dengan Prabowo Subianto. Elektabilitas ketua umum partai politik lainnya, termasuk Megawati Soekarnoputri, ada dibawah AHY.

"Jadi, tiga pertimbangan tersebut sudah cukup bagi Partai Demokrat untuk mendorong AHY sebagai cawapres saat menjalin berkoalisi dengan partai lain," kata Jamil.

Menurut Jamil, aset yang baik yang dimiliki Partai Demokrat tersebut sangat sayang bila tidak diperjuangkan menjadi cawapres.

"Sudah saatnya orang muda memimpin negeri tercinta. Anies-AHY memenuhi kriteria itu dan sesuai dengan mayoritas pemilih di tanah air. Kiranya partai politik menyadari hal itu," mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu. (*)