RIAUMANDIRI.CO - Ratusan guru yang dinyatakan lolos Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kuansing tak kunjung terima SK.

Hal ini disampaikan para guru PPPK dengan mendatangi DPRD Kuansing guna mempertanyakan kepastian SK dalam acara dengar pendapat dari Pemerintah Daerah Kuansing yang diprakarsai oleh DPRD Kuansing pada Rabu (29/6/2022)

Acara dengar pendapat yang langsung dipimpin oleh Ketua DPRD Kuansing.

Diketahui bahwah SK PPPK Kuansing sudah dikirim oleh BKN ke BKPP Kuansing sejak bulan Mei yang lalu. Namun sampai saat ini belum dibagikan atas dasar tidak adanya anggaran penggajian di APBD Kuansing tahun 2022

Keberadaan SK guru PPPK tersebut diakui oleh Plt Kepala BKPP Kuansing Marwan melalui Sekretarisnya Hendri Joprison 

"SK sudah dikirim oleh BKN sejak Mei 2022 yang lalu", sebutnya

Berdasarkan Informasi tersebut Ketua Forum Guru PPPK Kuansing Junaidi menegaskan, " kami hanya membutuhkan SK pak, kapan SK tersebut bisa dibagikan, terkait anggaran itu bukan urusan kami", tegasnya

 "SK harus sudah kami terima pertanggal 1 Juli 2022, ini sudah harga mati", sebutnya dengan lantang sehingga mendapatkan sorakan pertanda setuju dari ratusan Guru PPPK yang hadir.

Kemudian, Ketua DPRD Kuansing Adam setelah mendengarkan jawaban keberadaan SK PPPK guru tersebut, ia meminta selambatnya sepekan kedepannya SK sudah diberikan.

"Saya merekomendasikan satu minggu kedepan SK sudah diberikan", tegas Adam

Terkait anggaran sudah menjadi tugas pemerintah, apalagi Sekda Dedy Sambudi sudah membuat staetmen bahwa anggaran PPPK guru ini akan dianggarkan pada APBD- P 2022 nantiknya.

"Namun perlu bapak ibu guru ingat, kondisi saat ini LKPJ Bupati tahun 2021 belum dibahas atas imbas saudara Plt Suhardiman Amby dan saudara sekda Dedy Sambudi yang sudah mengkotak - kotakkan anggota DPRD Kuansing dengan adanya koalisi sanjai yang di prakarsai oleh mereka", kata Adam

"Tak ada yang bisa dibahas di lembaga DPRD saat ini, sebab beberapa fraksi yang tergabung dalam koalisi sanjai sudah bersurat kepada ketua DPRD bahwa tidak akan menghadiri kegiatan- kegiatan persidangan di DPRD", urainya

"Bila kondisi ini terus berlanjut bagaimana bisa APBDP itu ada untuk menyusun anggaran penggajian bapak ibu guru, sementara mereka tidak mau hadir ke sidang -sidang DPRD".

"Untuk itu hari ini saya serahkan kepada perwakilan guru PPPK Kuansing surat dari fraksi - fraksi tersebut yang menyatakan hal tersebut," pungkasnya

Berdasarkan pantauan media pihak pemerintah Kuansing hadir Plt Kepala BKPP Kuansing Marwan, Plt Kadis Pendidikan Masrul Hakim, Sekretaris BKPP Joprison, sementara pegawai Setwan hadir Plt Setwan Maisir, dan untuk anggota DPRD hadir sebanyak 9 orang anggota seperti fraksi Golkar, Fraksi PKB, fraksi PPP dan Fraksi Nasdem.

Selain itu berdasarkan data yang diterima jumlah PPPK Guru Kuansing yang lulus tahap I dan II berjumlah 651 dan karena ada yang meninggal dunia satu orang tinggal 650 orang

Reporter : Jhon Hendri

Editor : Nurul Atia