RIAUMANDIRI.CO - Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun meminta kepada pemerintah untuk mencari solusi konkret selain penggunaan aplikasi PeduliLindungi untuk pembelian minyak goreng (migor) curah.

Rudi mendukung kebijakan tersebut. Namun menurutnya pemerintah harus memiliki solusi yang baik bagi masyarakat pra sejahtera yang tidak memiliki  smartphone. Karena tidak semua masyarakat memiliki smartphone atau telepon pintar. Selain itu ada juga daerah yang tidak terjangkau jaringan internet.

"Kalau di desa kan masyarakat pra sejahtera kesulitan akses PeduliLindungi. Ada yang tidak punya HP, internet tidak ada. Pemerintah harus buat alternatif, jangan kaku. Pemerintah harus punya solusi lain," ujar Rudi dalam keterangan persnya, Selasa (28/6/2022).

Menurut politisi Partai NasDem tersebut, salah satu solusi yang bisa dilakukan yakni menggunakan KTP, kartu program keluarga harapan (PKH), atau surat keterangan tidak mampu bila ingin membeli minyak goreng curah.

"Kalau pembelian dengan PeduliLindungi ada sisi baik dan buruknya. Sisi baiknya, itu semua jadi teratur karena ini kan minyak dibeli subsidi, ya Rp14-Rp15 ribu. Dengan aplikasi PeduliLindungi yang beli golongan mampu dan prasejahtera ketahuan. Jadi subsidi itu enggak ke mana-mana. Kekurangannya, ya belum semua memiliki aplikasi di desa. Itu harus diantisipasi dengan memakai KTP atau kartu PKH yang menandakan mereka golongan prasejahtera," kata Rudi.

Legislator daerah pemilihan (dapil) Sumatera Utara III itu mengatakan, rencana pemerintah menerapkan kebijakan membeli minyak goreng curah menggunakan aplikasi PeduliLindungi belum disampaikan kepada Komisi VI DPR RI.

"Belum ada pembahasan rapat, kita belum ada raker (rapat kerja). Nanti kami minta untuk menjelaskan juga, karena ini kebijakan publik untuk masyarakat banyak," tandas Rudi. (*)