Riaumandiri.co - Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru menerima aduan dari perwakilan Lembaga Pengelola Sampah (LPS), Senin (24/11).
Pengaduan itu seputar pengelolaan angkutan sampah di Kota Pekanbaru.
Sekitar puluhan perwakilan itu mengadukan satu persatu kendala yang dialaminya selama menjalankan tugas pengangkutan sampah. Mulai dari kelaikan armada angkutan hingga antrean di tempat pembuangan.
“Poinnya ada beberapa yang disampaikan LPS ini terkait persoalan sampah,” kata Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru Rois.
Dengan aduan yang diterima, Rois menyarankan adanya evaluasi yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru agar pelaksanaan pengelolaan sampah ini dapat berjalan maksimal.
“Kita berharap ada solusilah,” papar Rois.
Dalam pertemuan ini seharusnya dihadiri oleh Pertamina Hulu Rokan (PHR), namun tak satu pun perwakilan dari perusahaan minyak dan gas bumi yang berkantor di Pekanbaru itu hadir.
Sikap ini sangat disesali Komisi IV DPRD Pekanbaru, jangankan untuk hadir, melayangkan surat undangan untuk audiensi ini pun tak berhasil lantaran pengantar surat dilarang sekuriti untuk masuk ke kawasan kantor PHR.
Anehnya lagi, surat tersebut juga tak mau diterima oleh sekuriti yang berjaga saat pengantaran surat dengan alasan harus mendapat persetujuan pimpinan, jika sudah mendapat persetujuan baru lah surat itu bisa diterima.
“Perwakilan dari PT PHR tidak hadir dalam pertemuan ini. Kemarin sudah mencoba mengirimkan undangan tapi sangat susah, sekuriti tidak mau menerima surat yang dititip dan tidak diperbolehkan masuk untuk mengantar suratnya langsung,” paparnya.
Seharusnya poin yang akan dibahas dalam pertemuan ini ialah kemungkinan keterlibatan perusahaan migas itu, bagaimana bisa memanfaatkan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam pengelolaan sampah.
“Kita mencoba mencari apa kontribusi CSR, kita ingin membuat seminimal mungkin menggunakan APBD. Makanya kita ingin menghadirkan CSR dalam pertemuan ini,” papar Rois menyudahi.