RIAUMANDIRI.CO - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mempertanyakan kinerja Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam mengendalikan harga minyak goreng (migor) curah.

Dia merasa heran dengan harga migor curah di pasaran masih tinggi meskipun pemerintah telah mengeluarkan kebijakan larangan ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya.

Mulyanto menyebut Menperin lemah dalam mengendalikan harga migor curah di bawah harga eceran tertinggi (HET).

"Fraksi PKS mendesak para menteri dan jajaran birokrat terkait tata kelola migor curah, khususnya Menperin yang menjadi ujung tombak kebijakan ini agar sigap dan gerak cepat dengan kebijakan teknis turunan.  Agar kebijakan larangan CPO yang telah diputuskan Pemerintah ini implementatif dan efektif. Jangan bekerja business as usual dan tidak memiliki sense of crisis," kata Mulyanto, Senin (9/5/2022).

Kalau itu terjadi, maka beban yang ada akan semakin berat dan berlarut-larut. Masyarakat sudah tidak sabar menunggu. Sebab, harga yang harus dibayar dari kebijakan larangan CPO ini sangat mahal.

Mulyanto menyebutkan petani sawit rakyat yang jumlahnya mencapai 2,6 juta KK mulai mengeluh karena jatuhnya harga tandan buah segar (TBS) yang mencapai Rp1.550 per kg.  Sementara devisa negara sebesar Rp27 triliun per bulan atau sekitar Rp1 triliun per hari dari ekspor sawit hilang dari genggaman.

Ditambah 16 juta pekerja di bidang industri kelapa sawit nasional dipertaruhkan nasibnya.  Belum lagi lunturnya kepercayaan mitra dagang luar negeri kita, karena kebijakan radikal yang diputuskan Presiden tersebut. 

"Para menteri mestinya melaporkan perkembangan kerjanya terkait penanggulangan krisis migor ini kepada publik day by day, agar publik memahami dan mengambil tindakan yang tepat. Jangan diam saja," tegas Mulyanto.

Ia menambahkan menteri terkait agar berhenti membuat janji-janji palsu yang sekedar PHP bagi masyarakat. Masyarakat sudah bosan dengan berbagai janji yang dilontarkan, yang ujung-ujungnya nihil.

"Sekarang ini masyarakat tengah menunggu dengan harap-cemas, apakah dengan bahan baku migor yang berlimpah akan betul-betul membuat produksi cukup," katanya.

Kemudian dengan masuknya Bulog di sisi distribusi, akankah segera membuat ketersediaan migor curah di pasar terpenuhi dan dengan harga yang sesuai HET.  Sementara para petani sawit rakyat terlindungi dengan berbagai insentif akibat anjloknya harga TBS di pasar.

Para menteri terkait harus gerak cepat merespons soal-soal tersebut dengan berbagai kebijakan teknis yang konkret dan tidak membiarkannya berlarut-larut. "Jangan sampai publik semakin kecewa dan marah dengan berbagai janji dan kegagalan Pemerintah terkait kebijakan migor selama ini," tandas Mulyanto.

Menyusul kebijakan pelarangan ekspor CPO dan turunannya, pemerintah menugaskan Bulog untuk turut andil pada sisi distribusi migor curah, khususnya dari produsen eksporter migor yang tidak memiliki jaringan domestik. 

Namun hampir dua minggu sejak diumumkannya keterlibatan Bulog, harga migor curah masih jauh di atas HET. Info dari SP2KP Kemendag per 8 Mei, harga migor curah nasional masih bertengger di angka Rp17.260 per liter. (*)