4 Fraksi DPRD Pekanbaru Dukung Usulan Pengalihan Anggaran Reses dan Pokir

4 Fraksi DPRD Pekanbaru Dukung Usulan Pengalihan Anggaran Reses dan Pokir

RIAUMANDIRI.CO, PEKANBARU – Tujuh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru memberikan tanggapan yang beragam atas saran pengalihan anggaran reses dan pokok pikiran (Pokir) ke percepatan penanganan Covid-19.

Adapun ketujuh fraksi tersebut ialah Fraksi Demokrat, Fraksi Gerindra plus PPP, Fraksi PDIP, Fraksi Golkar, Fraksi PKS, Fraksi PAN, dan Fraksi Hanura plus Nasdem. Empat dari tujuh fraksi tersebut secara terang-terangan mendukung usulan tersebut.

Ketua Fraksi Gerindra plus PPP, H Wan Agusti, menyatakan dukungannya. Dia setuju dengan usulan itu, berharap agar masalah pandemi covid-19 segera bisa ditekan dan vaksinasi berjalan lancar, dan ekonomi pulih.


"Sikap Fraksi kami setuju. Mungkin dengan cara ini bisa membantu Pemko dan juga masyarakat mengapa tidak. Kondisi negeri ini sekarang dalam keadaan darurat. Hanya saja kami berharap agar nanti penggunaannya sesuai dengan aturan, " ujar Wan Agusti, Kamis (12/8/2021).

Ketua Fraksi PDI Perjuangan Dapot Sinaga, menegaskan dukungannya dan menyebutkan tidak mempermasalahkan jika memang dengan menggeser atau mengalihkan anggaran itu untuk kepentingan covid-19, lalu percepatan vaksinasi dan juga peningkatan ekonomi.

"Saya sebagai anggota DPRD yang datang dari rakyat mendukung hal itu, tidak apa-apa. Tapi bagusnya ini di duduk kan semua pimpinan dan anggota agar lebih elegan dia. Tidak hanya melalui surat ke Fraksi, intinya PDIP mendukung hal itu, " tutur Dapot.

Ketua Fraksi Demokrat, Aidil Amri juga mengutarakan hal yang sama, menyatakan siap menjadi garda terdepan mendukung usulan itu. "Kami siap menjadi garda terdepan mendukung usulan itu. Sebagai mitra Pemko tentu tidak ada masalah, " tegasnya.

Sementara ketua Fraksi Golkar, Masni Ernawati, menyampaikan dukungannya. "Kami menyambut baik usulan itu, kami mendukung, dan sepakat, harapannya bisa membantu Pemko dan masalah covid-19 bisa segera berakhir, " ungkap Erna.

Sementara dari fraksi PKS mempertanyakan dasar dari usulan tersebut. Sebab, usulan tersebut tidak melalui rapat pimpinan.

"Sebab saya tanyakan kepada ketua DPRD itu tidak berdasarkan rapat pimpinan, berarti itu usulan pribadi," kata Ketua Fraksi PKS Firmansyah menanggapi.

Dirinya mendukung langkah-langkah yang sudah dilakukan Pemko Pekanbaru. Tapi tidak mesti dari anggaran reses yang digeser untuk mendukung itu. Karena reses ini bagian dari tugas DPRD untuk menyerap aspirasi, dan menggeser anggaran reses pun harus dibicarakan di Banmus terlebih.

"Kalau dukungan dari Fraksi tentu harus dirapatkan dulu, karena belum tentu kawan-kawan fraksi sepakat. Dan untuk menggeser anggaran ini juga harus dibicarakan dulu di Banmus, " tuturnya.

Ketua Fraksi PAN Irman Sasrianto juga mengatakan belum bisa nengatakan dukungannya, karena akan membahasnya  dirapat internal Fraksi dahulu.  ‘’Kami akan rapat dulu,’’ jawabnya singkat.

Sementara itu, dari Fraksi Hanura plus Nasdem belum mendapatkan keterangan karena saat dihubungin via handphone tidak tersambung.

Sebelumnya, Pimpinan DPRD Kota Pekanbaru menyarankan agar anggaran Pokok-pokok pikiran (Pokir) dialihkan ke percepatan penanganan pandemi Covid-19.

Hal itu diutarakan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Tengku Azwendi Fajri yang menyebut anggaran kegiatan reses sebaiknya juga dialihkan ke penanganan Covid-19.

"Pemerintah Kota Pekanbaru butuh dukungan semua pihak baik secara moril maupun meteril. Karena itu, kita meminta Wali Kota Pekanbaru agar mengalihkan anggaran pokir dan reses tahun 2021 seluruhnya untuk penanggulangan wabah," terang Azwendi, Rabu (11/8).

Apa yang disampaikan ini berharap bisa diikuti anggota DPRD Kota Pekanbaru lainnya. Sebagai bukti komitmen, Ia menyebut sudah menyurati seluruh fraksi di DPRD dan Wali Kota Pekanbaru.

"Secara pribadi saya sudah berkirim surat permintaan yang berisi tentang formulasi dalam penyelesaian Covid-19. Kita berpikir, ini perlu dibuatkan formulasi-formulasi yang tangguh, handal dan tentunya tidak bertentangan dari kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat," tutur Azwendi.

Dalam permintaannya itu, Azwendi menyebut ada tiga item yang disampaikan, di antaranya percepatan penanggulangan Covid-19, percepatan vaksinasi dan percepatan pemulihan ekonomi.