RIAUMANDIRI.CO, PEKANBARU – Kepala Dinas di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru kembali diganti. Pergantian dari satu pejabat ke pejabat lainnya dilakukan dalam waktu yang singkat.

Gonta-ganti pejabat di DLHK Pekanbaru itu justru menimbulkan pertanyaan dari berbagai kalangan, terkhusus legislatif Pekanbaru. Sebab dalam satu bulan sudah empat pejabat yang mengisi kursi jabatan Kadis DLHK tersebut.

Usai ditinggal Agus Pramono yang dinonaktifkan, posisi itu diisi oleh Azhar yang saat itu masih menjabat sebagai Sekretaris di DLHK Pekanbaru. Setelah itu, belum genap dua pekan, posisi Azhar kembali diganti Azwan, yang juga menjabat sebagai Asisten I Setdako Pekanbaru.

Tak berhenti di situ, berselang selama 10 hari Azwan kembali diganti oleh Marzuki yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas karena Azwan mundur dengan alasan banyak pekerjaan. Sedangkan Marzuki saat ini baru saja dilantik menjadi Sekretaris di DLHK.

"Disini kita lihat tidak ada keseriusan dari walikota untuk menuntaskan permasalahan sampah, beberapa orang yang ditempatkan untuk pengganti Agus Pramono bisa dikatakan tidak memahami persis persoalan sampah," jelas anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru, Roni Pasla, Rabu (10/3) kemarin.

Sehingga, sambung Roni Komisi IV DPRD Pekanbaru kesulitan untuk menyampaikan keinginan agar persoalan sampah bisa diselesaikan dengan baik.

Akibat dari pergantian kepala dinas itu, rapat pada Selasa (9/3) antara Komisi IV dan DLHK terpaksa harus dibatalkan. Karena saat itu Plt Kadis DLHK Marzuki tidak memahami permasalahan sampah sehingga harus belajar terlebih dahulu.

"Rapat hari ini seharusnya bisa meminta keterangan lagi tentang bagaimana penganggaran sampah yang dilelangkan tidak bisa diberikan, karena Kadis yang baru tidak tahu permasalahan dan harus belajar lagi," tegasnya.

Persoalan pengelolaan sampah di Pekanbaru saat ini tidak hanya menjadi atensi dari warga Pekanbaru saja, saat ini persoalan sampah di Pekanbaru juga sudah menjadi perhatian nasional.

Setelah berakhirnya kerjasama pengangkutan sampah antara Pemko Pekanbaru dan PT. Samhana Indah dan Godang Tua Jaya pada akhir 2020 lalu, sampah di pemukiman dan di jalanan di Kota Pekanbaru menjadi menumpuk tak beraturan.

"Maka saya bilang yang pertama keseriusan dari pemerintah untuk menuntaskan persoalan sampah ini keliatannya tidak ada," tegasnya lagi.

Selain itu politisi PAN itu juga menyoroti orang-orang yang ditempatkan oleh Firdaus di posisi Kadis DLHK, Roni membeberkan bahwa walikota terkesan sembarangan dalam memilih orang untuk menempati posisi sebagai Kadis DLHK.

"Penempatan pada posisi yang betul-betul diharapkan untuk menjadi Kadis DLHK tidak ada dan tidak diragukan, terkesan jadi sembarang letak orang yang penting siapa berminat atau bisa nerima tanggungjawab. Begitu tahu masalahnya, langsung mundur. Dan ini sangat mengganggu pengelolaan sampah yang ada di Pekanbaru," tutupnya.

Reporter : Akmal

Editor : Nandra F Piliang