RIAUMANDIRI.ID, JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim memastikan Tanoto Foundation dan Yayasan Putera Sampoerna tak gunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjalankan Program Organisasi Penggerak (POP). Nadiem menyebut Tanoto dan Putera Sampoerna bakal menggunakan skema pembiayaan mandiri dalam program tersebut.

"Kemendikbud telah menyepakati dengan Tanoto Foundation dan Putera Sampoerna Foundation bahwa partisipasi mereka dalam program Kemendikbud tidak akan menggunakan dana dari APBN sepeser pun, mereka akan mendanai sendiri aktivitas programnya tanpa anggaran dari pemerintah," kata Nadiem dalam seperti dikutip dari CNN Indonesia, Selasa (28/7/2020).

Nadiem mengatakan organisasi yang menanggung biaya pelaksanaan program secara mandiri nantinya tak wajib mematuhi semua persyaratan pelaporan keuangan. Namun, Kemendikbud tetap meminta laporan pengukuran keberhasilan program dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik.

Instrumen pengukuran yang digunakan antara lain Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter untuk SD dan SMP atau Instrumen capaian pertumbuhan dan perkembangan anak untuk PAUD.

"Harapan kami ini akan menjawab kecemasan masyarakat mengenai potensi konflik kepentingan, dan isu kelayakan hibah yang sekarang dapat dialihkan kepada organisasi yang lebih membutuhkan," ujarnya.

Lebih lanjut, Nadiem berharap lembaga pendidikan dari PP Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang sebelumnya menyatakan mundur dari program tersebut dapat kembali bergabung.

Menurut Nadiem, ketiga organisasi itu selama ini sudah menjadi mitra strategis pemerintah dan berjasa besar di dunia pendidikan, bahkan jauh sebelum negara ini berdiri.

"Dengan penuh rendah hati, saya memohon maaf atas segala ketidaknyamanan yang timbul dan berharap agar ketiga organisasi besar ini bersedia terus memberikan bimbingan dalam proses pelaksanaan program, yang kami sadari betul masih jauh dari sempurna," katanya.

Organisasi Penggerak adalah program pelatihan guru dan kepala sekolah yang melibatkan organisasi masyarakat. Dalam program tersebut, yayasan atau organisasi yang terpilih membuat pelatihan dan Kemendikbud memberikan dana.

Besaran dana yang diberikan bervariasi tergantung kategori. Mulai dari kategori kijang dengan dana hingga Rp1 miliar, macan dengan dana hingga Rp5 miliar dan gajah dengan dana hingga Rp20 miliar dalam satu tahun.

Namun, program unggulan Nadiem itu menuai protes lantaran Tanoto Foundation dan Yayasan Putera Sampoerna ikut mendapat kucuran dana. Dua lembaga itu dianggap tak layak menerima bantuan pemerintah karena merupakan sebuah CSR.

Buntut dari kisruh tersebut tiga ormas besar mundur dari program tersebut, Lembaga Pendidikan (LP) Ma'arif PBNU, Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) PP Muhammadiyah, serta PGRI mundur.

Sumber : CNN Indonesia

Editor : Rico Mardianto