PASIR PENGARAIAN (HR)- Aksi mogok kerja yang berujung anarkis yang dilakukan sekitar ratusan karyawan PT Hutahaean, Senin (6/4) ternyata ditanggapi serius Ketua Komisi III DPRD Rohul, Nono Patria Pratama.

Nono meminta Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hulu, turun ke lapangan untuk melakukan mediasi. Jangan sampai masalah tersebut berkelanjutan hingga merugikan kedua belah pihak.

Selain mendesak Dinas Tenaga Kerja, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Rokan Hulu ini juga mengajak pihak manajemen perusahaan PT Hutahaean dan karyawan agar duduk bersama menyelesaikan persoalan yang terjadi.

Kalau memang terjadi pemotongan gaji, katanya, tentu perusahaan punya alasan. Namun apapun yang terjadi tentu harus ada kesepakatan antara Perusahaan dengan karyawannya.

“Sesuai informasi yang didapat DPRD, pemotongan gaji yang dilakukan pihak manajemen PT Hutahaean itu katanya tanpa pemberitahuan kepada tenaga kerjanya.

 Hal itu sangat disayangkan karena pemotongan tersebut seharusnya disampaikan kepada karyawannya. Karena dampak dari kejadian ini akan mengganggu pergerakan ekonomi  karyawan dan produksi perusahaan,” ungkap Nono Patria Pratama.

Menyikapi isu kedatangan ratusan karyawan PT Hutahaean ini ke lembaga DPRD Rohul untuk menyampaikan aspirasi, lanjut Nono Patria Pratama, menegaskan DPRD Rohul dengan senang hati menerimanya. Karyawan PT Hutahaean memiliki hak untuk menyampaikan aspirasinya kepada wakilnya di lembaga DPRD.

“Jika mereka datang dengan tertib, dengan senang hati kita terima. Apalagi kedatangannya secara tertib dan disampaikan secara resmi melalui surat pasti kita diterima.

Yang tujuannya untuk dilakukan mediasi dengan memanggil pihak perusahaan termasuk Disnaker sekaligus. Agar masalah ini bisa selesai tanpa merugikan kedua belah pihak,” terang Nono Patria Pratama, yang diamini Abdul Muas, selaku koordinator Komisi III DPRD Rohul.

Oleh sebab itu, Ketua Komisi III DPRD Rohul ini mengimbau kepada kedua belah pihak yang bersengketa agar sama-sama menahan diri. “kepada pihak perusahan jangan menahan ego dengan alasan punya hak dalam membuat keputusan sendiri. Ada aturan hukumnya. Kepada tenaga kerja untuk tetap menahan diri dan jangan mudah terprovokasi,” harapnya.

Sementara itu sesuai informasi yang dirangkum Haluan Riau, dari beberapa orang karyawan PT Hutahaean yang meminta namanya dirahasiakan untuk keselamatan dan kesejahteraan keluarganya menyampaikan, Selasa (7/4), ratusan karyawan kembali mendatangi kantor manajemen perusahaan yang ada di Pabrik Kelapa Sawit (PKS). Kedatangan mereka untuk menanti jawaban perusahaan tentang tuntutan mereka.

Kehadiran ratusan karyawan PT Hutahaean saat itu ke PKS disambut Ronal, selaku Presiden Operasional dari Kantor Direksi Pekanbaru, didampingi Kapolres Rohul AKBP. Pitoyo Agung Yuwono.

Namun dalam pertemuan tersebut Ronal yang didampingi Hendri, selaku Humas perusahaan tidak dapat memberikan keputusan dan beralasan Direktur PT Hutahaean saat ini sedang berada di Kalimantan.  
Jika dalam pertemuan hari kedua ini tidak ada keputusan, ratusan karyawan PT Hutahaean ini khususnya kaum perempuan berencana akan kembali menggelar aksi unjuk rasa.

Namun ketika hal itu dikonfirmasi kepada Kapolres Rohul, AKBP. Pitoyo Agung Yuwono, yang baru turun di hari kedua setelah aksi anarkis, yang saat itu dikabarkan duduk bersama Hendri selaku humas PT Hutahaean, melalui telpon keduanya sama-sama tidak menjawab. Bahkan ketika dikirimi sms juga tidak ada jawaban.***