RIAUMANDIRI.ID, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau bersama PT Hutama Karya (HK) telah membahas penyelesaian kendala yang terjadi selama pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai (Permai). Termasuk dalam pembebasan lahan masyarakat, Kamis (25/6), di ruang Kenangan, Kantor Gubernur Riau.

Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Yan Prana Jaya mengatakan persoalan yang menjadi kendala dalam pembangunan jalan tol Permai telah selesai. Kendala dalam pembangunan tol yang selama ini menjadi persoalan tersebut yakni tarif pasang aliran listrik, pemindahan power line, pemindahan pos polisi milik PT Kojo, yang berada di Duri. 

“Ada juga lahan masyarakat yang berakhir masa Hak Guna Usaha (HGU)-nya, serta sebanyak 45 bidang lahan yang bermasalah dengan PT Murini Wood. Dan Kelima masalah tersebut sekarang sudah dapat terselesaikan melalui rapat hari ini," ujar Sekda, usai rapat. 

Dengan selesainya permasalahan pembangunan tersebut, kata Yan Prana, ia berharap agar dalam pelaksanaannya tidak ada lagi hambatan-hambatan yang mengganggu proses pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai. 

Tol yang telah ditunggu-tunggu masyarakat Riau bisa segera beroperasi. 

Sementara itu, asisten II Setdparov Riau, Evarefita, menambahkan, progres pembangunan tol Permai mencapai, 99 Persen. Dan dijadwalkan bulan Juli Jalan sepanjang 131 Km akan beroperasi, sesuai hasil rapat percepatan pengoperasian jalan tol Permai, baik bersama pihak HK maupun BPN Riau dan pihak terkait lainnya. 

"Insya Allah jalan tol Permai direncanakan bulan Juli sudah mulai running. Kita berharap bulan Juli jalan tol Permai diresmikan. Tapi memang ada sedikit kendala kecil. Karena jalan tol melewati perusahaan dan pelepasan HGU. Tapi beberapa kali rapat sudah ada kesempatan dan rekomendasi yang mengerucut pada penyelesaian masalah," jelasnya.

Untuk mempercepatnya, pihaknya bersama instansi terkait, terus maraton melakukan rapat percepatan-percepatan terhadap permasalah yang masih tersisa. 

Secara umum, lanjut dia, jalan tol Permai tidak ada lagi persoalan yang besar. Terkait jaringan listrik PT Chevron yang belum dipindahkan akan dieksekusi. 

Kemudian pelepasan HGU PT ADI yang akan diganti rugi, BPN menyatakan persoalan itu sudah diselesaikan. 

"Untuk pelepasan lahan 99 persen sudah selesai. Tinggal beberapa persil lahan yang belum selesai. Begitu fisik sudah mencapai 99 persen. Makanya sebelum running kita rapikan mana-mana yang belum selesai," katanya. 

Reporter: Nurmadi

 

Editor : Rico Mardianto