Jangan Salahkan Pemprov Riau Terima Bankeu Lebih Kecil, Data Penerima Sesuai Usulan Bupati-Wako
RIAUMANDIRI.ID, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau telah menyalurkan bantuan keuangan (Bankeu) khusus ke kabupaten-kota, dan diserahkan langsung oleh Gubernur Riau, Syamsuar, Rabu (20/5/2020). Bankeu ini diserahkan sesuai data dari pemerintah kabupaten/kota setelah diverifikasi. Jika ada daerah yang merasa kekurangan, maka kesalahan ada pada daerah yang tidak memberikan data lebih sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
Asisten I Setdaprov Riau, Ahmad Syah Harrofie, menjelaskan, Pemprov Riau, memberikan Bankeu tersebut, setelah adanya data lengkap dari pemerintah kabupaten/kota, sesuai dengan by name by address. Data tersebut bukanlah dari data Pemprov, tapi dari kabupaten-kota. Pemprov Riau menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP) untuk memvalidasi tersebut.
“Pak Gubernur menetapkan besarnya bantuan atas usulan Bupati, Walikota, berjenjang diusulkan dari bawah, Kades, Lurah, Camat melalui Dinas Sosial masing-masing. Setelah sampai di Provinsi usulan diverifikasi oleh Dinas Sosial Provinsi dan Tim BPKP Riau, dipantau langsung selama tiga hari, siang dan malam oleh Kepala Perwakilan BPKP Riau dan Kadis Sosial Provinsi Riau,” jelas Ahmad Syah.
Ditegaskan Ahmadsyah, hal tersebut disampaikannya setelah anggota DPRD Riau asal Kampar Ardyansyah menyoroti nilai bantuan yang dialokasikan untuk Kabupaten Kampar untuk penanganan dampak sosial Covid-19, sangat tidak adil. Dimana Ardyansyah, membandingkan dengan daerah atau kabupaten lainnya terutama daerah yang tergolong masih aman dan belum memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
“Hampir satu bulan kita menunggu data Non DTKS, yang terkena dampak Covid-19 dari Kabupaten Kota masuk ke Pemprov. Makanya bantuan baru bisa disalurkan melalui Bankeu kepada daerah. Dan alhamdulillah Kota Dumai dan Pekanbaru sudah selesai penyalurannya, diharapkan segera dapat disampaikan kepada masyarakat penerima manfaat oleh Pemko Dumai dan Pekanbaru,” tegasnya.
“Jadi data penerima bantuan tersebut bukanlah dari Pemprov, melainkan dari Kabupaten Kota sendiri. Dan buktinya mengapa ada daerah lebih besar menerimanya, karena Bupati dan Waikotanya memberikan data yang banyak. Bahkan kita sudah dua kali Vidcon (video conference) Sekda Provinsi Riau dengan Sekda Kabulaten kota se-Riau bersama Dinas Sosial masing-masing, untuk mencocokkan data usulan yang masuk, jadi bukan salah Pemprov,” tegas Ahmadsyah lagi.
Bengkalis 23.892 KK, Dumai 33.325 KK, Inhil 14.844 KK, Inhu 22.378 KK, Kampar 7.614 KK, Meranti 12.294 KK, Kuansing 21.111 KK, Pekanbaru 31.170 KK, Pelalawan 7.113 KK, Rohul 9.050 KK Rohil 34.291 KK dan Siak 18.567 KK.
Sedangkan nilai bantuan yang telah ditetapkan Pemprov Riau berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor: Kpts.848/V/2020 adalah sebagai berikut: Kota Pekanbaru 26,695,800,000.00, Kampar 6,228,000,000.00, Bengkalis 20,415,600,000.00, Indragiri Hulu 18,342,000,000.00, Indragiri Hilir 12,985,200,000.00, Kuantan Singingi 7,637,400,000.00, Kota Dumai 29,515,500,000.00, Rokan Hulu 7,842,600,000.00, Rokan Hilir 29,647,800,000.00, Pelalawan 5,848,200,000.00, Siak 16,230,600,000.00, dan Kepulauan Meranti 10,215,000,000.00.
Reporter: Nurmadi
