RIAUMANDIRI.ID, DEPOK - Dana bansos jaring pengaman sosial (JPS) untuk masyarakat yang terdampak pandemi virus Corona (COVID-19) di Kota Depok disunat oleh oknum RT. Bantuan berupa uang tunai yang seharusnya diberikan Rp 250 ribu kepada warga, dipotong sebesar Rp 50 ribu.

Hal ini dilakukan oleh salah satu Ketua RT di Kelurahan Cilodong, Kecamatan Cilodong, Kota Depok. Belum diketahui berapa banyak uang yang diduga ditilap oleh oknum RT tersebut.

"Iya jadi ada pemotongan oleh oknum RT sebanyak Rp 50 ribu, dari yang seharusnya Rp 250 ribu menjadi Rp 200 ribu," kata Sekda Pemerintah Kota Depok, Hardiono saat dikonfirmasi Senin (20/4/2020).

Pihak Pemkot Depok telah turun menyelidiki dugaan tersebut. Dari hasil penyelidikan sementara, Ketua RT tersebut beralasan pemotongan bansos dilakukan karena ada beberapa warganya yang tidak mendapatkan bansos.

"Itu bahasanya diduga motifnya pemerataan dan toleransi bagi yang belum dapat, cuma ketika saya tanyakan 'kalau yang belum dapat tiba-tiba turun bantuannya, lalu kemana uang yang Rp 50 ribu tersebut?' Mereka diam saja," ucapnya.

Berdasarkan pengakuan Ketua RT tersebut, ada sebanyak 20 orang dari 81 orang yang belum mendapatkan bansos sebesar Rp 250 ribu. Karena itu, akhirnya Ketua RT memutuskan sendiri untuk menyunat bansos dari warga yang sudah dapat untuk membantu yang belum dapat.

"Tapi itu tidak ada aturannya. Saya hanya ingatkan mereka. Kerja harus sesuai aturan walaupun niat kita baik kalau tidak ikuti aturannya bisa jadi salah," ujar Hardiono.

Sementara itu, Wali Kota Depok Mohammad Idris Abdul Somad menyampaikan bahwa pihaknya telah menetapkan besaran jaring pengaman sosial (JPS) yang akan diberikan kepada 30 ribu warga Depok yang terdampak virus Corona (COVID-19). Meski demikian, Idris mengakui masih mengalami berbagai kendala dalam menyalurkan bantuan tersebut.

"Terkait penyaluran JPS, dimohon pengertiannya kepada semua pihak bahwa dalam kondisi darurat seperti ini semua serba cepat, sehingga masih banyak ditemukan kekurangan dalam banyak hal," kata Wali Kota Depok, Mohammad Idris, dalam keterangannya, Senin (20/4/2020).

Selain masalah sasaran, Pemkot Depok menemui kendala dalam mekanisme penyaluran bantuan tersebut.

"Baik terkait sasaran maupun mekanisme penyaluran. Maka dari itu, kami akan terus menyempurnakan data dan mekanisme penyaluran agar hal-hal yang tidak kita harapkan tidak terjadi lagi," ucap Idris.

Idris menjelaskan saat ini pihaknya telah mulai membagikan bantuan kepada 30 ribu kepala keluarga (KK). Menurutnya, bantuan tersebut berupa uang tunai sejumlah Rp 250 ribu per kepala keluarga.

"Sudah disalurkan dari APBD Kota Depok sebesar Rp 250 ribu untuk 30 ribu kepala keluarga dari data non-DTKS," ujarnya.

Selain itu, dia menyebut ada juga bantuan dari Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 500 ribu yang disalurkan ke masyarakat. Bantuan tersebut baru akan disalurkan kepada 1.000 KK di Kota Depok dalam bentuk uang tunai Rp 150 ribu dalam bentuk natura/barang senilai Rp 350 ribu.

Sumber : Detikcom

Editor : Mohd. Moralis