RIAUMANDIRI.ID, PELALAWAN - Reses masa sidang II (Januari-April) anggota DPRD Provinsi Riau, yang dimulai sejak tanggal 21-29 Februari 2020 dimanfaatkan dengan maksimal oleh anggota Dewan untuk menampung aspirasi masyarakat sesuai dengan Dapilnya hingga ke pelosok daerah.  

Salah satunya adalah Markarius Anwar, anggota DPRD Riau dari Fraksi PKS. Salah satu daerah yang ia kunjungi di Reses masa sidang II ini adalah Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan. Mantan dosen Universitas Lancang Kuning ini mengungkapkan, untuk menuju lokasi tersebut dibutuhkan waktu lebih kurang 7 jam perjalanan. 

“Perjalanan darat melalui Jalan Lintas Bono 3,5 jam, naik pompong dari Pulau Mudo 2 jam, lanjut naik sepeda motor 1,5 jam. Memang sedikit melelahkan, namun terbayar tuntas dengan senyum penuh keakraban dari warga yang menyambut kami,” ungkap pria yang akrab disapa pak Eka tersebut. 

Alumni S2 Urban Designer Universitas Teknologi Malaysia tersebut menyampaikan, Reses yang dihadiri lebih dari 300 orang tersebut disambut dengan hangat dan antusias oleh warga setempat. Ia menyampaikan ada 3 permasalahan penting yang dihadapi masyarakat Kuala Kampar. 

Pertama, permasalahan usaha pertanian yang gagal panen. Markarius Anwar mengatakan bahwa Desa Sungai Upih, Desa Sungai Solok dan Desa Teluk Bakau di Kecamatan Kuala Kampar merupakan sentra pertanian padi untuk Kabupaten Pelalawan, dengan luas lahan persawahan 3.000 hektare lebih.

Dilanjutkannya, tahun ini masyarakat gagal panen seluas 700 hektare, akibat tanggul yang jebol. Sehingga mengakibatkan air laut naik, yang berdampak padi masyarakat gagal panen.

“Masyarakat minta dibangun tanggul permanen, tanggul yang ada saat ini tidak kuat menahan gelombang laut. Kami sempat meninjau lahan persawahan masyarakat yang sedang panen dan lahan sawah yang gagal panen tersebut,” ungkapnya dalam keterangan tertulis yang diterima Riaumandiri.id, Jumat (28/2/2020).

“Kita akan membantu memperjuangkan untuk dibangunnya tanggul permanen dari anggaran Provinsi dan pusat, karena luas lahan 3.000 Ha ini butuh tanggul yang cukup besar anggarannya. Saya juga mendorong pemerintah supaya meningkatkan usaha teknologi pertanian agar hasil panen masyarakat juga meningkat. Saat ini masih kisaran 1 s/d 2 ton per hektare, sementara di tempat lain seperti di Bunga Raya hasil panennya kisaran 7 s/d 12 ton per hektare,” paparnya dengan penuh semangat. 

Yang kedua adalah permasalahan infrastruktur jalan. Dikatakannya, kondisi saat ini masih banyak yang belum disemenisasi. Salah satunya adalah jalan lingkar Pulau Mendol.

“Kalaupun sudah disemen sebelumnya, lebarnya hanya 1 meter, itupun sebagian besar sudah rusak. Kami naik motor selama 1,5 jam dengan kondisi jalan yang cukup rawan. Jadi ini harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah,” tuturnya.  

Aspirasi yang ketiga yaitu kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan yang masih minim jika dibandingkan sekolah di kecamatan yang lain. 

“Salah satu guru SMPN di Desa Sungai Upih menyampaikan aspirasinya kepada kami, ia mengeluhkan minimnya sarana belajar mengajar, seperti laboratoriun komputer untuk UN (Ujian Nasional), alat-alat labor, rumah dinas guru, pagar dan lainnya. Tentu ini juga hal utama yang harus menjadi evaluasi pemerintah, karena berhubungan dengan dunia pendidikan generasi penerus bangsa,” tutupnya. 

Sumber : Rilis

Editor : Nandra F Piliang