RIAUMANDIRI.ID, PEKANBARU - Aksi demo ratusan truk di depan gedung DPRD Riau yang menyebabkan kemacetan panjang beberap hari lalu, menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Kota Pekanbaru. Perlu ada solusi dalam menyelesaikan permasalahan truk masuk kota, yang selama ini menjadi polemik bagi pengguna truk dan pemerintah.

Pengamat tata kota dan tenaga ahli perencanaan, Muhammad Ikhsan menjelaskan ada beberapa solusi yang bisa menjadi masukan bagi pemerintah. Ia mengatakan, banyaknya truk yang melintasi jalan dalam kota akhir-akhir ini seperti di Jalan Soekarno Hatta, Jalan Soebrantas, dan Jalan SM. Amien, sungguh tidak nyaman dan rawan kecelakaan. 

“Meskipun demikian, patut dicermati kenapa hal tersebut terus terjadi dan sulit dilakukan penindakan. Saya melihat beberapa penyebabnya adalah sempitnya jalan lingkar karena permukiman penduduk yang sudah ramai di kiri dan kanan jalan,” jelasnya.

“Hal ini bisa terlihat di Jalan Pasir Putih, mulai dari Simpang Perumahan Pandau sampai simpang Kaharudin Nasution. Demikian pula jalan lingkar Kubang Raya, mulai dari SMA Plus sampai simpang Garuda Sakti/Subrantas. Juga sepanjang jalan Garuda Sakti dan Jalan Air Hitam. Jalan jalan ini sangat sempit karena terdiri dari jalan dua arah dengan lebar total sekitar 6 meter saja,” jelasnya lagi. 

Untuk mengatasinya, menurut dosen pascasarjana Universitas Riau ini, jalan yang ada saat ini perlu diperlebar lagi karena jalan yang ada saat ini sungguh tidak layak untuk sebuah jalan lingkar. Makanya, truk-truk berjalan sangat lambat di sini dan sering terjadi kecelakaan warga tertabrak truk. 

“Seharusnya pelebaran dibuat dengan lebar jalan menjadi dua kali lipatnya, 2 jalur, 4 lajur, dengan total lebar jalan aspalnya 2x6 meter. Ini baru layak,” ungkapnya. 

Solusi lainnya, penanganan lalu lintas di persimpangan Garuda Sakti/Subrantas masih semrawut. Saat ini, truk yang hendak lurus dari arah utara Garuda Sakti menuju Jalan Kubang Raya atau ke Bangkinang harus memutar di depan pasar Selasa Panam. 

“Truk-truk besar selalu kerepotan membuat U turn di sini dan menyebabkan kemacetan. Hal ini seharusnya tidak perlu dilakukan kalau penataan persimpangan Garuda Sakti/Subrantas bisa dilengkapi dengan lampu pengatur lalu lintas dan hambatan di persimpangan dibersihkan," katanya.
 
"Persimpangan Pasir Putih/Kaharudin Nasution juga masih sempit sehingga truk sulit bermanuver di sini,” lanjutnya.

Jalan-jalan dan persimpangan tersebut adalah wewenang pemerintah pusat yang dananya dari APBN. 
"Pihak-pihak yang terkait tentu harus mengusulkan pelebaran jalan ini ke KemenPU,” tutupnya.

Reporter: Nurmadi

Editor : Rico Mardianto