RIAUMANDIRI.ID, JAKARTA - Pemerintah harus serius dalam menangani radikalisme dan terorisme karena muncul di banyak tempat dan telah mengancam simbol-simbol negara.

"Tidak cukup hanya melarang orang berjilbab atau bercadar, melarang orang untuk bercelana cingkrang, tidak hanya di situ," tegas anggota Fraksi PDIP MPR Muchamad Nabil Haroen dalam diskusi bertema 'Paham Kebangsaan untuk Mencegah Terorisme', di Media Center Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (25/11/2019).

Dalam menangani terorisme tersebut menurut dia, perlu perlu adanya perombakan dan skema kerjasama di antara kementerian lembaga dan badan-badan yang ada.

"Kita punya Densus 88, BNPT, BPIP, BIN, punya Kemenhan, Kemenag dan banyak lagi, ini skemanya seperti apa selama ini, kok terorisme bisa tumbuh dengan subur," katanya.

Dia melihat fenomena bahwa radikalisme-terorisme ini juga muncul di banyak tempat, bahkan sampai di salah satu counter roti yang melarang menulis ucapan selamat Natal di kue.

"Ini yang mensertifikasi siapa, MUI dan bahayanya MUI disini. Menurut saya bubarkan saja MUI. Ini boleh dikutip," tegas Gus Nabil, begitu dia akrab sapa.

Menurut dia, melawan radikalisme dan terorisme tidak bisa dilawan dengan kekuasan dan kekerasan seperti yang dilakukan selama ini.

"Selama ini ideologi radikalisme, terorisme banyak dilawan dengan kekuasaan dan kekerasan. Saya pikir pemerintah tidak bisa begitu, ideologi ya dilawan dengan ideologi," ujarnya.

Jadi kalau melawan radikalisme dan terorisme dilawan dengan kekuasaan dan kekerasan lanjut dia, justru akan membuat mereka semakin solid dan militan.

Dia mencontoh melarang orang berjilbab dan celana cingkrang itu, itu salah satu bentuk penggunaan kekuasaan yang ditunjukan sebagai pembantu presiden.

Menurut Nabil, langkah yang harus dilakukan itu harus berani memutus mata rantai ekstrimisme dan radikalisme ini dengan cara-cara baru, dengan cara cara yang elegan.

Salah satunya dengan memutus mata rantai ekonomi mereka. Diputusnya melalui lembaga filantropi yang banyak mereka miliki.

Lembaga filantropi yang dimiliki oleh mereka yang pengelolaan dananya besar, bahkan bisa mengirimkan beasiswa ke luar negeri dan sebagainya.

"Jadi menurut saya jauh lebih penting menertibkan lembaga filantropi yang berafiliasi kepada radikalisme dan terorisme daripada melarang bercadar dan celana cingkrang," tegas Nabil.

Kemudian memurut Nabil, pemerintah harus bisa memperkuat koordinasi dan kerjasama dengan ormas-ormas Islam yang sudah terkenal moderat selama ini, contohnya seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah kemudian dan yang lain-lain.

Pembicara lainnya dalam diakusi tersebut anggota Fraksi Partai Golkar MPR RI, Dedy Mulyadi, anggota Fraksi Demokrat MPR Dede Macan Yusuf Effendi dan praktisi Prodi Kajian Terorisme Sekolah kajian Stratejik & Global UI, Dr. Can. Sapto Priyanto.

 
Reporter: Syafril Amir

Editor : Nandra F Piliang