RIAUMANDIRI.ID, SIAK - Amblasnya jalan nasional menuju Kawasan Tanjung  Buton diduga akibat dilalui mobil pengangkut cangkang bertonase tinggi setiap jamnya. Komisi III DPRD Siak berencana akan memanggil pihak perusahaan cangkang yang ada di KITB. 

Demikian disampaikan Ketua Komisi III, Zulkifili yang didampingi Sekretaris Komisi Hendri Pangribuan kepada wartawan.

Ia mengatakan, saat ini, sebanyak 90 persen truk pengangkut crude palm oil (CPO) sawit menyalahi aturan over dimension over loading (ODOL). 

Inilah menurutnya yang membuat kondisi jalan di Kabupaten tidak pernah bertahan lama. "Selain merusak jalan, truk-truk kelebihan muatan ini juga kebanyakan bukan berasal dari Riau atau Siak, tetapi dari daerah lain. 

Selain mobil CPO, truk perusak jalan yang ada di wilayah Kabupaten Siak adalah mobil Cangkang yang melintasi setiap hari menuju KITB. Truk tersebut bemuatan mencapai 60 hingga 80 Ton. Ini dinilai sudah tidak seauai lagi dengan kelas jalan yang ada di Kabupaten Siak. 

"Pengusaha-pengusaha Cangkang itu hingga kini, kita belum ada melihat kontribusinya masuk ke daerah. Dan kita melihat usaha cangkang yang ada di KITB itu, hanya oknum tertentu yang menikmati hasilnya," ujar Zulkifli.

Karena itu, Mantan Ketua DPRD Siak sementara ini mengaku bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil seluruh pengusaha Cangkang yang berada di KITB. 

Selain Pengusaha pihaknya juga meminta keterangan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Dinas Perhubungan (Dishub) untuk berdiskusi.

"Komisi III akan memanggil seluruh pengusaha Cangkang ada KITB yang jumlahnya lumayan ramai juga. Kemudian duduk bersama mencari solusi serta kesepakatan terkait masalah ini," paparnya.

Jika setelah kesepakatan masih ada pengusaha nakal yang melanggar aturan, dia mengaku akan bertindak tegas.

"Undang-undang sudah jelas, tinggal keberanian pejabat daerah saja lagi. Untuk itu, kita dari dewan akan mendukung Pemerintah Kabupaten Siak dan serius menangani masalah ini," tegas dia.

Sementara itu, Hendri Pangribuan dari Partai PDI Perjuangan menekankan bahwa persoalan ODOL ini memang menjadi permasalahan serius yang harus ditindak lanjuti dengan tegas. 

Pasalnya, berdasarkan data Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah IV Provinsi Riau, dari 30 ribu truk yang beroperasi, 93 persennya menyalahi aturan sehingga menyebabkan jalan cepat berlubang dan amblas.

Karena itu, mantan Wakil Ketua DPRD Siak ini pun berupaya untuk membebaskan Siak dari keberadaan truk-truk tonase besar yang merusak jalan.

Reporter: Effendi

Editor : Nandra F Piliang