Poros Muda Riau: Dongeng Negeri Kaya Minyak, Sesat di Jalan Kembali ke Pangkal Jalan
RIAUMANDIRI.CO, PEKANBARU – Persoalan Migas Hulu di Riau menjadi topik menarik yang dibicarakan. Poros Muda Riau yang tergabung dalam 21 kelompok organisasi kepemudaan dan mahasiswa kembali melalukan acara Focus Group Discussion (FGD) di Perpustakaan Soeman HS, Kamis (10/10/2019) dengan mengupas persoalan seputar kontrak Blok Migas yang habis di Riau.
Poros Muda Riau mengundang narasumber dari berbagai elemen yaitu tokoh masyarakat Riau, AZ Fachri Yasin, akademisi Universitas Riau Edyanus Herman Halim, Kepala Dinas ESDM Provinsi Riau Indra Putra dan pimpinan perusahaan-perusahaan daerah (BUMD) yang bergerak di bidang migas antara lain, PT Riau Petroleum, PT SPR Langgak, dan Ahli Geologi (IAGI) Wilayah Riau, serta Oil & Gas Sumatera Basin Institute.
Dalam kesempatan tersebut juga turut hadir berbagai presidium yang tergabung dalam Poros Muda Riau, antara lain, HMI, KAMMI dan lain-lain.
Sahrin sebagai Ketua HMI Badko Riau Kepri menyampaikan, persoalan Riau dalam mengelola migas harus menjadi perhatian khusus pemerintah provinsi.
"Provinsi Riau adalah daerah penghasil nomor 2 dari sektor minyak dan gas di Indonesia. Maka dari itu Riau harus berdaulat dengan harta dan kekayaan sumber daya alam yang dimilikinya," ujar Sahrin.
Dalam kesempatan tersebut Presidium Poros Muda Riau merekomendasikan agar ada forum yang dibentuk untuk bersama mengawal persoalan migas.
Akademisi Universitas Riau Edyanus Herman Halim menyampaikan, "Dalam berjuang jangan ada pesimisme, karena kami dulu berjuang tidak sebentar. Forum apapun selagi kita mau mengawal persoalan migas tentu semua akan bersepakat karena tidak bisa dibiarkan harta kekayaan Riau diambil begitu saja. Sementara Riau dalam kondisi tidak maju dan dalam perjuangan perlu konsep."
Tokoh Riau Fachri Yasin menyampaikan perlu sinergi yg komprehensif di level para tokoh bersama eksekutif untuk mengelola tantangan di Blok Rokan dan empat blok migas kecil lainnya yang juga akan habis masa pengelolaannya.
Dalam FGD kali banyak dibicarakan tantangan Pengelolaan PI 10 %, kesempatan tambahan share saham untuk business to business yang sudah dibuka peluangnya oleh Pertamina.
Tantangan sumber pendanaan untuk operasional Blok Migas oleh BUMD/Daerah. Juga dibahas harapan penggunaan dana Dana Bagi Hasil (DBH) Migas yang sejak 2001 sudah masuk ke APBD Kabupaten/Kota di Riau dan APBD Riau sebanyak 15,5 %.
.jpeg)
