Fraksi PKS di DPR Tetap Bersikap Oposisi Meski Puan Jadi Pimpinan

Fraksi PKS di DPR Tetap Bersikap Oposisi Meski Puan Jadi Pimpinan

RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah menetapkan jajaran fraksinya untuk periode 2019-2024. Untuk periode yang baru, PKS tetap konsisten di jalur oposisi.

Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini menjelaskan, setidaknya ada dua komitmen Fraksi PKS untuk lima tahun ke depan. Komitmen yang pertama ialah PKS tetap akan menjadi partai penyeimbang pemerintah dengan mengedepankan kritis dan konstruktif.

"Fraksi PKS akan terus kritisi dan tolak kebijakan pemerintah tentang penaikan harga-harga TDL, bahan bakar, sembako, iuran BPJS, dan lain-lain," kata Jazuli di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Selasa (1/10/2019).


Sikap oposisi itu tetap dijalankan Fraksi PKS, meski politikus PDI Perjuangan Puan Maharani resmi terpilih menjanat Ketua DPR RI baru. Diketahui, PDI Perjuangan merupakan partai yang mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo. 

"Juga tolak kebijakan importasi yang ugal-ugalan serta utang pemerintah yang kian membengkak, termasuk menolak kebijakan investasi asing tapi dengan mematikan sumber daya dan potensi nasional," sambungnya.

Kemudian, komitmen selanjutnya ialah bagaimana membangun relasi konstituensi dan perwakilan yang lebih dirasakan dampak dan manfaatnya oleh rakyat kecil dan umat. Sementara itu, bersamaan dengan dilantiknya anggota DPR RI periode 2019-2024, PKS pun telah menetapkan susunan Fraksi PKS yang baru.

Berikut Fraksi PKS DPR RI Periode 2019-2014:

Ketua: Dr. H. Jazuli Juwaini, MA

Wakil Ketua Bidang Politik Hukum dan Keamanan: Dr. H. Sukamta

Wakil Ketua Bidang Industri dan Pembangunan: Dr. H. Mulyanto, M.Eng

Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat: Dr. Hj. Netty Prasetiyani, M.Si

Wakil Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan: H. Ecky Awal Mucharam

Wakil Ketua Bidang Kinerja: Drs. H. Adang Daradjatun

Sekretaris Fraksi DPR RI: Hj. Ledia Hanifa A, S.Si., M.Psi.T

Bendahara Fraksi DPR RI: Habib Aboe Bakar Alhabsyi, S.E



Tags DPR RI