Hadapi KKB Papua, TNI Perlu Dipimpin Panglima TNI yang Kuat

Senin, 19 Agustus 2019 - 22:35 WIB

pengamat sosial dan politik Prof Dr Musni Umar

RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA – Masalah keamanan di Papua dinilai masih sangat rawan. Sehingga militer perlu diperkuat tetapi tidak sadis. Namun hingga saat ini, di Papua , TNI justru terlihat lemah. Pada Sabtu , 17 Agustus 2019, satu prajurit TNI Pratu Sirwandi meninggal akibat diserang KKB kelompok Egianus Kogoyadi Papua.

"Jika situasi tidak berubah, keadaan di Papua saat ini semakin berbahaya bagi prajurit TNI. Karena kelompok separatis di Papua lebih menguasai medan, memiliki kemampuan tempur dan senjata. Menghadapi kelompok ini, TNI terkesan tidak berdaya, harus diperkuat agar tidak terlihat sangat lemah,'' kata pengamat sosial dan politik Prof Dr Musni Umar di Jakarta, Senin (19/8/2019).

Dia diminta menanggapi gugurnya prajurit TNI di Papua pada saat perayaan HUT RI ke-74. Dikatakannya, menyelesaikan masalah di Papua memang membutuhkan pendekatan yang cermat dan komprehensif. Namun jika militer tidak diperkuat, Panglima TNI sangat lemah dan tidak menguasai permasalahan, tidak punya pengalaman, maka prajuritnya pun menjadi lemah di hadapan kelompok separatis di Papua.

Pada kesempatan lain, beberapa kerusuhan massa mulai merebak, dimulai insiden di Surabaya, Malang dan Manukwari wilayah Papua hari ini . Kondisi kerusuhan pembakaran dan membuang bendera Merah Putih menunjukkan pembangkangan sosial (Social Disobidient) kepada negara NKRI.

Kondisi sosial ini, lanjut Musni Umar, sejalan dengan kondisi psikologis KKB yang semakin berani melawan negara. KKB merasa lebih kuat dari TNI, mampu membantai para Pekerja (bukan penduduk asli Papua) dan Prajurit TNI, di sisi lain TNI sendiri sangat lemah.

Akibatnya, pemerintah dalam hal ini Presiden perlu segera mengambil keputusan dan tidak bisa melakukan pembiaran rakyat Indonesia dan Prajurit TNI terus menerus menjadi korban pembantaian Separatis di Papua. Pemerintah harus konsisten dengan slogan NKRI harga mati.

"TNI yang kuat saja tidak cukup menjaga Indonesia apalagi jika TNI terlihat lemah. TNI perlu segera dipimpin Panglima TNI yang kuat. Pemilihan Panglima TNI memang hak pregroratif Presiden, yang utama memiliki kepemimpinan yang kuat ,memiliki pengalaman penugasan yang luas, memahami masalah Papua," jelas Rektor Universitas Ibnu Chaldun tersebut.