PEKANBARU (HR)-Fenomena dualisme kepengurusan Partai Golkar di tingkat pusat, juga menjalar di Riau. Pascakeputusan Menkumham yang mengakui kepengurusan kubu Agung Laksono, untuk Provinsi Riau, baru tiga kabupaten yang menyatakan setuju bergabung ke Partai Golkar versi Munas Ancol tersebut.

Sementara itu, pengurus Partai Golkar dari kabupaten lain, menyatakan masih menunggu keputusan sah dari pemerintah terkait kisruh di tubuh partai berlambang pohon beringin itu.

Tentang tiga daerah yang menyatakan setuju bergabung dengan kubu Agung Laksono itu, diungkapkan Koordinator Wilayah (Korwil) Sumetara Partai Golkar kubu Agung Laksono, Indra Muchlis Adnan, Rabu (18/3).

Dikatakan, ketiga DPD II tersebut adalah Kabupaten Indragiri Hilir, Indragiri Hulu dan Kuantan Singingi.

"Mungkin yang lain memang tidak ada yang mau, dan masih bertahan dengan Munas Bali. Bagi kita tidak masalah, masih ada batas waktu untuk segera bergabung sebelum 1 April. Kalau mau bergabung Alhamdulillah. Kalau tidak, ya tidak apa-apa. Kita akan siapkan Plt (pelaksana tugas, red)," katanya.

Tunggu Legalitas
Sementara itu, Ketua DPRD Riau, yang juga Ketua DPD II Golkar Rohul, Suparman, mengatakan, saat ini Golkar Riau masih dalam tahap menunggu keputusan dari DPP, karena proses hukumnya masih berlanjut. Ia mengatakan, baik dari kubu Aburizal Bakrie maupun dari kubu Agung Laksono, belum ada yang resmi.

"Golkar hasil Munas Bali dan Munas Ancol, sama-sama Partai Golkar. Jadi menurut saya, Golkar itu hanya satu. Kami di Riau masih solid. Kalau menurut Indra Adnan dia selaku koordinator, ya kita tunggu saja hasil keputusan resminya," terang Suparman.

Dikatakan Suparman, memang saat ini Kemenkumham telah mengakui kepengurusan kubu Agung Laksono. Meski demikian, sejauh ini belum keputusan resmi dari pemerintah. Menkumham sendiri  masih menunggu kepengurusan Agung Laksono yang harus melakukam konsolidasi. Selain itu Golkar Munas Bali, juga telah mengajukan tuntutan ke pengadilan. "Mana yang legalitasnya diakui, itulah yang akan menjadi pegangan kita," terangnya.

Dua Keputusan
Sementara itu, Indra Adnan menambahkan, rapat pleno Partai Golkar yang dilaksanakan di Jakarta, Selasa (17/3), telah menetapkan dua keputusan yang harus dijalankan seluruh kader Golkar, di bawah kepemimpinan Agung Laksono.

Dua keputusan itu adalah, tentang petunjuk pelaksanaan (Juklak) Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, serta juklak tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di seluruh Indonesia.

Untuk Musda, bagi DPD I dan II yang habis masa jabatan atau yang tidak mengakui Agung Laksono sebagai ketua umum, maka akan ditunjuk pelaksana tugas (Plt), bulan carateker.

Sedangkan untuk Juklak Pilkada, juga sudah ditetapkan. Partai Golkar akan menjaring calon kepala daerah untuk Pilkada serentak di Riau, mulai 1 April mendatang.

"Penetapan calon kepala daerah sesuai dengan hasil pleno. Dilakukan dengan penjaringan, untuk tingkat kabupaten/kota. Dari sinilah akan tahu siapa yang akan memakai perahu Golkar," tegas Indra.

Bagi calon kepala daerah yang sudah mendeklarasikan terlebih dahulu tanpa ada keputusan dari pusat, menurut Indra, boleh saja. Namun itu hanya pernyataan pribadi belum keputusan partai.

"Boleh saja mencalonkan, semua kader Golkar tidak dilarang untuk maju. Tapi akan dilihat dulu apakah mereka maju sudah sesuai mekanisme juklak atau tidak. Kalau dia dari kubu ARB tentu tidak sah, yang sah hanya dari Agung Laksono," tegasnya.

Ditambahkan Indra, Ketum Agung Laksono juga telah menyerahkan kepengurusan Partai Golkar, sesuai dengan konsolidasi yang diminta Kemenkumham. Ada tiga akte notaris yang diserahkan untuk mendapatkan pengesahan dari Pemerintah.

Dalam kesempatan itu, Indra juga memberikan apresiasi kepada dua tokoh Golkar Riau, Herman Abdullah dan Azwar Chesputra. Hal itu seiring dengan langkah keduanya menemuk Ketum Agung Laksono, belum lama ini. Indra menilai, langkah keduanya sebagai suatu kemajuan dari kader Golkar yang menginginkan perubahan.

Menurutnya, kedua kader Golkar ini, bisa menjadi kader yang memimpin Golkar Riau ke depan. Yang bisa membawa perubahan dan kemajuan Golkar. Dirinya siap menerima kedua kader ini untuk maju untuk Golkar Riau, selagi kedua kader ini mengakui Agung sebagai ketua yang sah. (nur)