RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA - Rapat pleno digelar DPD I Partai Golkar NTT dengan membahas hasil Partai Golkar dalam Pileg dan Pilpres 2019. Rapat itu melibatkan semua pengurus dan Wantim serta melaksanakan koordinasi DPD Partai Golkar NTT pada 23-24 Mei 2019.

Selain itu, di tingkat DPP Partai Golkar juga melaksanakan silaturahmi dan konsultasi dengan Ketua dan Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi se-Indonesia di Jakarta tanggal 19 Mei serta membahas hasil pileg pilpres 2019. Kemudian dilanjutkan buka puasa bersama Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla.

"Untuk kesimpulan dalam dua pertemuan yakni di DPD Partai Golkar NTT dan juga di DPP Partai Golkar tersebut relatif sama baik dalam aspek catatan hasil pileg 2019 dan rekomendasi untuk pilkada serentak 2020 dan Pilpres 2024 mendatang," kata Ketua DPD I Partai Golkar NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, Senin (27/5/2019).

Beberapa catatan yang dihasilkan di antanya terkati hasil Partai Golkar dalam pileg dan pilpres 2019, yakni dampak konflik intern Partai Golkar sejak era Aburizal Bakrie berlanjut ke terbelah dua kepengurusan dengan Agung Laksono.

Kemudian berlanjut ke Setya Novanto lalu ke Plt Ketum Idrus Marham dan sekarang Airlangga Hartarto membuat konsolidasi internal tidak berjalan maksimal.

"Energi dan waktu selama periode 2014 sampai 2019 habis hanya untuk selesaikan konflik, kecuali periode terakhir dipimpin Airlangga Hartarto suasana mulai lebih kondusif, dan untuk kasus korupsi yang menimpa pimpinan partai baik di pusat dan daerah membuat citra Partai Golkar dan daya juang kader menurun," tuturnya.

Sementara, catatan positif terkait pileg dan Pilpres 2019, pertama kalinya Partai Golkar menang dalam pilpres sejak era reformasi. Semua potensi Golkar solid bergerak di lapangan baik pengurus dan para caleg serta para senior seperti Akbar Tanjung, Aburizal Bakrie dan Agung Laksono.

"Semua pihak pun menyadari keberhasilan Partai Golkar ditentukan oleh soliditas internal dan dalam masa kepemimpinan Airlangga Hartarto bisa merangkul dan menggerakkan berbagai pihak yang bergerak untuk kepentingan Golkar dan Indonesia," paparnya.

Pertemuan dua kali di DPD Partai Golkar NTT dan DPP Partai Golkar memberi rekomendasi bagi pengurus DPP Partai Golkar untuk menata kembali organisasi dan kaderisasi yang sesuai dengan perkembangan zaman dan tuntutan rakyat. Periode kepengurusan berjalan normal dan tinggal diputuskan pembenahan dari atas ke bawah atau bawah ke atas.

Sedangkan pembahasan dan pro kontra jadwal munas dikembalikan kembali pada periodesasi normal sehingga tetap jaga soliditas partai di pusat maupun daerah.

"Artinya Partai Golkar saat ini fokus dalam pembahasan dan penentuan pimpinan di lembaga legislatif, persiapkan menuju pilkada serentak 2020 dan agenda organisasi plus kaderisasi, tidak perlu ada percepatan munas dan kembali pada periodesasi, mekanisme plus jadwal normal," paparnya.

Sumber : Okezone

Editor : Nandra F Piliang