RIAUMANDIRI.CO, PEKANBARU - Sejauh ini, kondusifitas keamanan di Riau masih terjaga dengan baik. Meski begitu, pihak keamanan bersama institusi lainnya tetap melakukan pemetaan terhadap potensi kerawanan yang bisa terjadi jelang Pemilihan Umum (Pemilu) tanggal 17 April mendatang.

Demikian diungkapkan Kapolda Riau Irjen Pol Widodo Eko Prihastopo usai membuka Rapat Kordinasi (Rakor) TNI-Polri dalam rangka Sinergitas dan Soliditas Pengamanan Pemilu tahun 2019, Senin (18/2/2019). Kegiatan itu digelar di salah satu hotel di Pekanbaru.

Dikatakan Kapoda, pelaksanaan rakor ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Pimpinan TNI-Polri yang digelar beberapa waktu lalu. 

"Materinya (rakor,red), menyampaikan apa yang menjadi atensi pimpinan di tingkat pusat baik dari Panglima TNI, Kapolri dan para pejabat utama. Untuk secara skala kondisi di Riau, membahas rapat pengamanan Pemilu April 2019 mendatang," ujar Kapolda kepada Riaumandiri.co

Dalam rakor tersebut, hadir seluruh unsur pimpinan TNI-Polri di Provinsi Riau. Selain itu, turut hadir Ketua KPU Riau, Nurhamin, dan Ketua Bawaslu Riau, Rusidi Rusdan.

Dalam pelaksanaan, seluruh stakeholder di Riau akan menjamin kelancaran pelaksanaan Pemilu dengan agenda Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Anggota Legislatif periode 2019-2024.

Untuk menjaga kondusifitas, Polda Riau akan mengerahkan 2/3 dari total kekuatannya, atau sekitar 6.500 personel. Ribuan personel itu berasal dari Polda Riau dan jajaran di bawahnya.

"Jumlah personil dikerahkan 2/3 kekuatan yang dimiiki Polda (Riau), atau sekitar 6.500 personil," kata perwira tinggi Polri dengan dua bintang di pundaknya itu.

Selain melakukan pengamanan, pihak keamanan juga akan melakukan pemetaan untuk mengantisipasi timbulnya potensi kerawanan jelang, saat, dan pasca pemungutan suara. Untuk melakukan pemetaan tersebut, Kapolda mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak lainnya, seperti KPU dan Bawaslu Riau.

Karena, menurutnya, pemetaan tersebut tidak bisa dilakukan dengan sendiri. Sebab, setiap institusi memiliki sudut pandang pandang yang berbeda dalam menentukan daerah kerawanan. 

"Polri dan TNI tidak mungkin melakukan pemetaan itu sendiri, karena sudut pandangnya berbeda. Maka untuk pemetaan ini, daerah rawan. Rawan apanya? Apakah itu rawan geografisnya, rawan tentang jumlah penduduk atau perpindahan kotak suara," terang mantan Wakapolda Jawa Timur (Jatim) itu.

"Jadi untuk mengatakan rawan itu tidak bisa oleh satu pihak, maka dilakukan koordinasi," sambungnya menerangkan.

Saat disinggung mengenai kondisi keamanan Provinsi Riau, Kapolda menyebutkan, saat ini masih aman dan terjaga. Kendati demikian, tidak memungkin terjadinya aksi-aksi yang menimbulkan kegaduhan.

"Sampai saat ini kondusif. Tapi tidak semua baik-baik saja dan masih bisa kita tangani. Tapi kita dihadapkan masalah karhutla mulai muncul, ini perlu kerjasama seluruh stakeholder untuk menanggulanginya," imbuh Widodo Eko Prihastopo.

Kembali ke persoalan pengamanan Pemilu di Riau. Selain unsur Polri, juga melibatkan unsur TNI. Demikian disampaikan Danrem 031/WB, Brigjen Inf Muhammad Fadjar di tempat yang sama.

Dikatakan Danrem, pihaknya akan turut mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilu tahun 2019. Sebanyak 3.310 prajurit TNI di Riau akan dikerahkan untuk mewujudkan hal itu.

Jumlah tersebut, kata Danrem, merupakan 2/3 dari kekuatan personel Polda Riau yang dikerahkan. "Untuk pengamanan Pemilu kita mengerahkan sebanyak 3310 personil," singkat Fadjar.

Reporter: Dodi Ferdian

Editor : Nandra F Piliang