PEKANBARU (HR)-Pemerintah Provinsi Riau memastikan, mulai awal Januari 2015 mendatang sudah menggunakan Susunan Organisasi dan Tata Kerja yang baru.  Menurut rencana, mutasi di lingkungan Pemprov Riau akan digelar pada minggu keempat bulan Desember ini.

"Plt Gubri menginginkan pada tanggal 1 Januari tahun depan semua sudah berjalan. Sekarang proses administrasi mutasi masih berjalan," terang Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau, M Guntur, Senin (15/12).

Dijelaskan Guntur, pihaknya saat ini mempersiapkan semua administrasi mutasi untuk dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri), sesuai aturan yang telah dikeluarkan Mendagri.

"Laporan ke Mendagri tetap kita serahkan, kita ini menjalankan Perda yang telah ada di tahun 2014 ini, dan kita juga telah melakukan pelantikan di beberapa SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah, red) untuk menjalankan SOTK baru itu," terang Guntur.

Saat ditanya berapa jumlah SKPD yang masuk dalam SOTK baru nanti, Guntur belum bersedia menjelaskan. Namun pihaknya memastikan, tidak akan akan kendala dalam pelaksanaan tugas, saat penerapan SOTK baru nanti. Ia mencontohkan Dinas Pekerjaan Umum yang saat ini telah dipecah menjadi Dinas Bina Marga dan Dinas Cipta Karya. Sejauh ini, kedua SKPD baru bisa berjalan dengan baik.

"Ke depan, dinas lainnya yang digabung dan pecah akan jalan dengan sendirinya," jelasnya.

Tolak Suap
Sementara itu, terkait dengan isu suap pejabat eselon II, III, dan IV, Guntur dengan tegas mengatakan tidak melayani suap yang diminta oleh pejabat yang akan dimutasi. Baik untuk mempertahankan jabatan atau menempati jabatan baru.

"Yang jelas saya tidak akan mau menerima sepersenpun uang dari mereka. Kalau ada laporkan saja, seperti apa yang ditegaskan oleh Plt Gubri," tegasnya.

Sebagaimana diketahui, Plt Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, dengan tegas menyampaikan kepada seluruh pejabat eselon II, III, IV, dan pegawai negri sipil yang berada dilingkungan pemerintahan Provinsi Riau, untuk tidak malakukan suap menjelang adanya pelantikan besar-besaran yang akan dilaksanakan pada Bulan Desember ini.

Jika terbukti ada pejabat maupun staf yang melakukan tindakan suap, maka dirinya tidak akan segan- segan melakukan tindakan tegas dan melaporkan langsung kepada pihak hukum.

"Laporkan langsung kalau ada yang menyuap. Saya tidak mau berandai-andai, kalau memang ada isu itu laporkan. Zaman kayak gini masih ada juga seperti itu, saya tidak tahu lagi. Baik yang menerima maupun yang membayar langsung laporkan," tegasnya. (nur)