RIAUMANDIRI.CO, PEKANBARU - Rencana pelantikan dan pengukuhan pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru yang dijadwalkan digelar pada Jumat (4/1/2019), dipastikan batal dilakukan. Hal ini disebabkan, belum adanya kesiapan dari Pemko untuk mengukuhkan dan melantik pejabat eselon.

“Malam ini agenda pelantikan dipastikan tak jadi. Informasi susulan, pengukuhan dan pelantikan akan digelar di hari Selasa (8/1/2019),” kata sumber yang meminta namanya tak disebutkan, seperti dikutip dari cakaplah.com, Jumat malam.
 
Masih dikatakan sumber, sampai saat ini Wali Kota Pekanbaru, Firdaus, masih belum menerima hasil dari Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) usai mendatangi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

“Karena salah satu pejabat di BKPSDM Kota Pekanbaru sampai malam ini masih berada di Jakarta. Jadi apa belum dilaporkan informasinya ke wali kota,” ungkapnya.

Sebelumnya, Firdaus mengaku tidak menampik jika pelantikan para pejabat esselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru akan segera dilakukan. Namun, untuk melantik para pembantunya dalam mewujudkan Kota Smart City yang Madani, orang nomor satu di Pekanbaru ini masih menunggu laporan dari Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

“Saya masih menunggu laporan dari Kepala BKPSDM Pekanbaru, karena yang bersangkutan kemarin saya perintahkan untuk melaporkan ke Jakarta. Kalau sudah oke, malam ini bisa dilantik. Tak perlu seremoni-seremoni lagi,” kata Wako, siang tadi.

Firdaus membeberkan, dengan adanya Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) baru, maka pejabat tertentu seperti Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru dan Para Asisten akan kembali dikukuhkan.

“Tapi pengukuhan bagi Sekko dan asisten tidak perlu dilantik seperti pejabat yang lainnya. Yang jelas, saya masih menunggu laporan dari Kepala BKPSDM, apa hasil dari Jakarta, karena sampai siang ini belum ada laporan,” tegasnya. 

Sekedar informasi, setidaknya para pejabat di lingkungan Sekretariat Pemko Pekanbaru akan dimutasi karena adanya dua OPD yang berdiri sendiri seperti Bagian Humas dan Bagian Kerjasama.

Sementara untuk nomenklatur baru tahun 2019, pejabat yang akan menyesuaikan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya yakni berada di Diskominfo, Balitbang, Bapenda, BKPSDM dan Dinas Pariwisata.

Sumber : Cakaplah

Editor : Nandra F Piliang