PEKANBARU (HR)-Meski sudah berada di pertengahan Maret, sejauh ini belum ada tanda-tanda Pemprov Riau segera melelang proyek fisik yang berasal dari APBD Riau 2015.

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) milik Pemprov Riau, juga belum mencantumkan satu pun kegiatan pembangunan yang akan dilelang.

Kondisi ini dipastikan akan berdampak pada terhentinya sejumlah pembangunan fisik. Buntutnya, masyarakat tidak bisa menikmati hasil pembangunan terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik.

"Pembangunan fisik seperti gedung sekolah, kesehatan, jembatan, jalan dan sebagainya tentu tidak akan berjalan maksimal hingga akhir tahun 2015. Karena dalam pelaksaanannya pasti akan memakan waktu.

Sedangkan hingga kini belum ada item kegiatan yang dilelang," ujar Peneliti Kebijakan Anggaran dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau, Triono Hadi, Kamis (12/3).

Ia menilai, kondisi ini tidak terlepas dari struktur pemerintahan di Pemprov Riau, yang belum kunjung memiliki kepala satuan kerja yang defenitif.

Menurutnya, proses lelang dan pelaksanaan kegiatan baru akan efektif setelah pejabat eselon II defenitif dilantik. "Tapi itu baru bisa terjadi pada akhir Maret, mungkin lebih lama lagi. Tentunya juga akan mempengaruhi pelaksanaan kegiatan," lanjutnya.

Dikatakana, seharusnya Pemprov Riau bisa berjalan paralel. Meski belum ada pejabat definifnya, kegiatan sudah bisa dirancang di dalam proses lelang di LPSE asalkan kegiatan tersebut tidak bermasalah. "Mana kegiatan yang tidak ada masalah sudah bisa dimasukkan ke dalam LPSE. Apabila sudah ditetapkan pejabat definifnya, tinggal dijalankan saja," pungkasnya.

Terlambat
Sementara itu, pengamat ekonomi yang juga Rektor Universitas Islam Riau, Prof Detri Karya, mengatakan, kondisi yang terjadi di Pemprov Riau saat ini, akan berdampak terhadap terlambatnya proses pembangunan.

Apalagi, jika pelaksanaan pembangunan baru efektif dilakukan pada pertengahan tahun, maka akan ada lagi permasalahan yang akan dihadapi. "Biasanya dari pertengahan hingga akhir tahun, akan terkendala dengan musim penghujan. Ini tentunya akan mempengaruhi hasil pekerjaan," ujarnya.

Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk segera memulai proses lelang proyek dalam waktu dekat. Sehingga target kegiatan yang telah direncanakan bisa tercapai. "Kalau seperti sekarang, harapan masyarakat menikmati hasil pembangunan dalam waktu dekat, tentu tidak akan terwujud. Bisa jadi, penyerapan anggaran yang rendah seperti tahun-tahun sebelumnya akan terulang lagi," ujarnya.

Masih Nihil
Kondisi itu juga diakui Kasubag Pelayanan LPSE Riau, Mair RE. Dikatakan, sejauh ini pihaknya belum bisa menayangkan lelang proyek yang bisa dibaca di web http://lpse.riau.go.id. Sejauh ini, situs tersebut juga masih kosong.

"Seharusnya memang sejak Januari, proyek lelang pengadaan barang dan jasa sudah bisa ditayangkan. Namun saat ini belum bisa karena ada perubahan struktur organisasi kerja di Pemprov Riau. Struktur yang baru ini baru berjalan dua minggu," ungkapnya.

Sejauh ini, pihaknya masih merekap data terkait proyek apa saja yang akan dimasukkan ke dalam website tersebut. "Jadi website ini bisa diakses siapa saja sehingga proses lelangnya transparan," terangnya.

Sesuai aturan yang berlaku, LPSE hanya bertugas sebatas menayangkan daftar proyek. Sebelumnya, setiap satuan kerja di Pemprov Riau harus terlebih dahulu menyerahkan data tentang proyek apa saja yagn akan dilelang. "Kita dari LPSE hanya sebatas menayangkan saja," ujarnya.***