Erick Thohir Ajak Sandiaga Bicarakan Pembangunan Infrastruktur Tanpa Menambah Utang

Erick Thohir Ajak Sandiaga Bicarakan Pembangunan Infrastruktur Tanpa Menambah Utang

RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA - Ketua Tim Kampanye Koalisi Indonesia Kerja (TKN KIK) Erick Thohir mengajak Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno untuk berdiskusi terkait pembangunan infrastruktur negara. Erick mengaku, ingin belajar dari pendamping Prabowo Subianto itu untuk membangun infrastruktur tanpa bergantung pada utang.

"Jalau saya sebagai pengusaha biasanya dalam berbisnis itu ada modal dan ada utang. Cuma kalau dari pak Sandi membangun sesuatu tanpa utang, mungkin saya ingin ketemu juga, saya ingin belajar," kata Erick Thohir di Jakarta, Ahad (9/12/2018).

Menurut Erick, setiap dirinya ingin mengembangkan usaha tentu akan akan ada skema utang yang akan dilakukan. Dia mengatakan, ingin menajak Sandiaga bersama dengan para pengusaha lainnya mempelajari teknik calon wakil presiden nomor urut 02 itu untuk membangun usaha tanpa berutang.


Erick mengaku, juga akan membahas teknik mengembangkan usaha tanpa mengandalkan utang dengan Ketua Kamar Dagang Industri Indonesia Rosan Roeslani, pengusaha Muhammad Lutfi hingga Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bahlil Lahadalia.

"Realitanya ini kalau dalam usaha itu ada modal dan ada utang, biasanya. kalau yang tanpa utang sama sekali, sungguh menarik. Nanti kita coba undang diskusi dengan para pengusaha, coba kita lihat paparannya. menarik itu, kita ingin belajar," kata Erick lagi.

Sebelumnya, Sandiaga Uno mengaku akan meneruskan pembangunan infrastruktur jika kelak ia bersama pasangannya, Prabowo Subianto terpilih di Pemilihan Presiden 2019.

Namun, yang dia janjikan berbeda dari pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla adalah pembangunan infrastruktur berjalan tanpa ada penambahan utang.

Sandi mengatakan, salah satu caranya adalah dengan menggaet swasta dalam membangun infrastruktur negara. Dia menilai, pembangunan yang dilakukan Jokowi tidak banyak melibatkan swasta, dan hanya mengandalkan badan usaha milik negara (BUMN).