Korsubgah KPK Lakukan Pengawasan Khusus Terhadap 4 Kabupaten di Riau

Korsubgah KPK Lakukan Pengawasan Khusus Terhadap 4 Kabupaten di Riau

RIAUMANDIRI.CO, PEKANBARU -  Tim Komisi Pemberantasan Korupsi bersama Pemerintah Provinsi Riau, dan Fitra, mulai mengawasi penggunaan anggaran Desa, dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan anggaran kesehatan di 4 Kabupaten.

Empat Kabupaten yang akan diawasi khusus tim Korsubgah KPK yakni, Kabupaten Siak, Rokan Hilir, Pelalwan dan Bengkalis. Kolaborasi Korsubgah ini agar dalam menjalankan anggaran yang sudah diserahkan bisa tepat sasaran, karena selama ini masih ada yang belum tepat sasaran.

“Perlulah menghindari kebocoran-kebocoran dan penyalahgunaan anggaran dan sebagainya. Artinya tata kelola anggaran agar tertib administrasi, jadi jangan ada pemanfaatan yang tidak sesuai alokasi,” tegas Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Ahmad Hijazi.


Dijelaskan Sekda, dana desa yang diserahkan untuk pembangunan di desa harus sesuai peruntukannya. Selanjutnya dari kesehatan, jaminan-jaminan kesehatan di berikan kepada orang yang tepat sasaran. Seperti bantuan kartu indonesia sehat dan bantuan kesehatan lainnya, serta tata kelola dana Bos yang tepat sasaran.

“Macam dana desa itu kan perlu dimonitor, sampai dimana penggunaannya untuk kemaslahatan masyarakat sesuai dengan program. Intinya itu, jadi mereka sekarang berkolaborasi di lapangan memonitoring, nanti akan ada rekomendasinya dari hasil itu,” kata Sekda. 

Disingung apakah dari keempat Kabupten tersebut termasuk daerah lainnya apakah sudah ada temuan pelanggaran penyalahgunaan anggaran, Sekda belum bisa memastikannya. Karena KPK dan Korsubgahnya bersama mitra kerja yang menentukan daerah yang menjadi tempat monitoring penggunaan anggaran tersebut.

“Justru mereka melakukan pencegahan, mencermati dana-dana yang ada di sektor Pendidikan, dana desa, dan kesehatan. Tahun lalu kan sudah dilakukan juga, dan tahun lalu ada beberapa rekomendasi yang perlu diperbaiki," ungkapnya.

“Tahun lalu telah mengidentifikasi beberapa persoalan yang terjadi, dan solusinya. Persoalannya itu perlulah mengantisipasi kebocoran dan penyalahgunaan anggaran,” tegas Sekda lagi.

Reporter: Nurmadi