Demokrat ke KPU: Akui Saja Gagal Adakan Deklarasi Damai
RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA - KPU mengaku memberikan keistimewaan kepada Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat deklarasi kampanye damai pada Minggu di Monas. Partai Demokrat (PD) membantah telah diistimewakan oleh KPU.
"Yang ngomong itu siapa? Pak Wahyu (Komisioner KPU) nggak tahu dong berarti. Harusnya Pak Wahyu melihat dong nggak ada yang diistimewakan," kata Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean, Selasa (25/9/2018) malam.
Ferdinand mengatakan dalam karnaval kampanye damai tersebut dirinya bersama SBY dan elite PD berada di rombongan terakhir. Dia bersama SBY tetap di urutan sesuai nomor urut partai bukan berada urutan ke-3 di belakang pasangan capres-cawapres nomor urut 01 dan 02.
"Pak SBY bukan di belakang rombongan capres-cawapres, salah itu. Justru rombongan Pak SBY itu di bagian belakang. Setelah kami itu rombongan terakhir ada rombongan PBB, tinggal dua buggy car paling belakang. Tidak mungkin kita di rombongan ke tiga itu, saya naik buggy car itu dengan Pak SBY, itu aja Pak Wahyu salah kalau bilang diistimewakan tidak ada itu," terangnya.
Ferdinand mengatakan yang dilakukan Projo bukan sekadar teriakan dua periode saja. Menurutnya, Projo sudah melakukan tindakan tidak yang dinilai bisa membahayakan SBY serta rombongan karnaval PD.
"Bagaimana itu namanya tidak provokasi itu kalau orang mendesak, berteriak. Kalau mereka berteriak jauh dari kami nggak masalah tapi dia mendesak, merangsek mendekat kendaraan yang kami tumpangi, saya mau turun itu mau pukul orang, tapi ditahan kalau nggak ditahan gimana saya pukuli itu orang bagaimana wajah demokrasi negeri ini," tutur Ferdinand.
Ferdinand mengatakan yang dilakukan SBY memilih untuk WO dari penyelenggaraan kampanye damai di Monas itu sebuah langkah yang tepat untuk menegur KPU. Sebab, PD menilai KPU telah melanggar peraturan yang mereka buat sendiri.
"SBY jelas telah memberikan pendidikan politik menegur KPU dengan cara yang tepat. bagaimana kalau kemarin saya pukul orang Projo yang meneriaki di sana, apa nggak ricuh republik ini? KPU harusnya mengkoreksi dirinya, Demokrat meminta KPU mengoreksi diri karena mereka tidak mampu menegakan aturan yang mereka buat," tambahnya.
Ferdinand juga mempertanyakan keberadaan Projo di acara tersebut. Menurutnya, berdasarkan aturan yang dibuat oleh KPU tidak diperbolehkan ada relawan pendukung kedua pasangang di acara kampanye damai itu.
Menurut Ferdinand, PD hanya minta KPU untuk mengakui telah melakukan kesalahan karena tidak mampu menjalakan kampanye damai tersebut. Selain itu, KPU harus meminta maaf ke seluruh rakyat Indonesia karena telah gagal menyelenggarakan kampanye damai.
"Intinya ngaku aja, kami (KPU) gagal. Kami tidak menuntut mereka minta maaf ke Demokrat, minta maaflah ke rakyat Indonesia karena gagal menyelenggarakan kampanya damai, tidak bisa menegakkan aturan yang dibuat, tidak bisa mengontrol relawan Jokowi. Jangan menyalahkan SBY, kalau kita buka semua gimana? Itu kampanye izin nggak? Repot lagi, Bawaslu harus tindak mereka, Jokowi juga harus ditindak karena itu pendukungnya. Mereka berani nggak gitu," ujar Ferdinand.
