RIAUMANDIRI.CO, PEKANBARU - Ratusan tenaga honorer kategori dua (K2) dari seluruh Kabupaten/Kota se-Riau unjuk rasa di kantor Gubernur, Selasa (25/9). Pendemo yang rata-rata guru ini meminta kepada Pemerintah Provinsi Riau untuk menyampaikan kepada Pemerintah pusat untuk membatalkan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2018.

Tuntutan tersebut mereka sampaikan karena adanya peraturan penerimaan CPNS, dimana untuk honorer K2 ikut seleksi dibatasi usia. Sementara usia honorer K2 di seluruh Indonesia sebagian besar usia di atas 35 tahun. Mereka menganggap Peraturan pemerintah yang dikeluarkan Kementerian PAN RB tersebut merupakan peraturan konyol.

“Honorer K2 yang ada di Riau ini sebanyak 3000 orang lebih. MenPAN RB tidak memberikan kesempatan tes CPNS 2018 MenPAN RB berkhianat tidak berkeadilan mengeluarkan PP 36 dan 37 perekrutan dibatas oleh usia 35 tahun sementara honorer k2 tidak ada lagi yang di bawah 35, jangan ditipu sebut tes umum jangan disebut K2,” teriak koordinator demo, Said Syamsul Bahri.

“Kementrian konyol mengeluarkan peraturan, kami juga menolak instruksi presiden yang nomor 35 dengan diberi solusi diberi kepada pemerintah dengan perjanjian kontrak kerja (P3K), 100 persen ditolak tidak mau P3K. Ini pengkhianatan tidak berlaku adil beranggapan tidak berpotensi apalagi guru yang sudah puluhan tahun mengajar,” tegas Syamsul Bahri lagi.

Pada kesempatan tersebut, para tenaga honorer K2 juga membandingkan atlet-atlet peraih medali di Asian Games. Dimana mereka mendapatkan perlakuan khusus dengan diterima langsung sebagai PNS tanpa ada tes. Sementara mereka sudah puluhan tahun mengabdi sebagai guru dan pegawai di lingkungan Pemprov dan Pemkab, tidak dipandang.

“Atlet yang hanya satu hari langsung mendapatkan keistimewaan menjadi PNS langsung tanpa tes. Kami para guru puluhan tahun tidak diangkat jadi PNS. Kami yang menjadikan para pegawai, polisi dan pengusaha itu semua dari guru, dimana keadilan itu?,” teriak masa aksi demo.

“Jika tidak ada keputusan dari pemerintah, maka kami akan turun lebih banyak lagi turun ke lapangan. Kami akan boikot proses ujian yang ada di Kanreg BKN kami akan berdemo besar-besaran. Seluruh honorer K2 di seluruh Indonesia sudah menggelar aksi yang sama,” kata Syamsul. 

Setelah berorasi lebih kurang satu jam, akhirnya massa aksi diterima oleh perwakilan Pemprov Riau, yang diwakili oleh Kepala Badan Kepegawain Daerah (BKD) Riau Ikhwan Ridwan, dan Kadisdik Riau Rudiyanto.

Perwakilan dari honorer K2 langsung membacakan tuntutan mereka untuk disampaikan ke Pemerintah pusat. 

Berikut tuntutan pendemo: tunda penerimaan CPNS 2018 umum sampai selesai pengangkatan seluruh honorer K2 se Indonesia. Angkat seluruh honorer K2 jadi PNS tanpa tes. Sahkan revisi undang-undang ASN nomor 5 tahun 2014 sebagai landasan hukum pengangkatan honorer K2.

Menolak pegawai Pemerintah dengan perjanjian kontrak kerja (P3K). Menyurati Presiden, MenPAN RB BKN DPR-RI untuk dapat menyelesaikan permasalahan honorer k2 seluruh Indonesia. Dan menyurati Bupati dan walikota se-Riau untuk dapat mengangkat dan mensejahterakan honorer honorer K2 PNS.

Kepala BKD Riau, Ikhwan Ridwan kepada ratusan pegawai honorer K2 yang berdemo menerima aspirasi pendemo. Dan Pemprov Riau akan menyampaikan aspirasi tersebut ke pemerintah pusat. Sejauh ini pihaknya juga masih menunggu keputusan resmi dari Pemerintah terkait honorer K2.

“Aspirasi ini kami terima dan akan disampaikan ke pemerintah pusat. Pada intinya dari Pemprov Riau apa yang dituntut ini akan diperhatikan. Kita berusaha mengusahakan menyampaikan aspirasi ini,” kata Ikhwan Ridwan.

“Untuk P3K masih rencana Preaiden PP belum dibuat, itu kebijakan pusat. Kita tunggu bagaimana keputusan selanjutnya, bagaimana hasil dari pendaftaran tanggal 26 besok. Ini kami masih terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat,” kata Ikhwan.

Usai mendapat penjelasan dari kepala BKD dan Kadisdik Riau, ratusan pegawai honorer membubarkan diri, dan melanjutkan aspirasi mereka ke DPRD Riau untuk menyampaikan tuntutan yang sama.

Reporter: Nurmadi

Editor : Nandra F Piliang