RIAUMANDIRI.CO, KUALA LUMPUR - Perdana Menteri (PM) Malaysia Mahathir Mohamad menegaskan tidak akan ada intervensi politik dalam persidangan kasus mantan PM Najib Razak. Penegasan ini disampaikan Mahathir setelah pihak Najib menuding dakwaan yang dijeratkan didasari motif politik. 

Ditegaskan Mahathir, seperti dilansir Malay Mail, Sabtu (7/7/2018), bahwa pemerintahan Pakatan Harapan telah berjanji untuk mematuhi pemisahan kekuasaan di antara tiga cabang pemerintahan -- eksekutif, legislatif dan yudikatif -- semasa kampanye pemilu lalu. Mahathir menegaskan hal itu akan dipegang teguh oleh pemerintahannya.

"Salah satu janji kami adalah kami akan menghormati pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif dan yudikatif, jadi saya tidak bisa mencampuri apa yang ingin dilakukan Jaksa Agung (AG)," tegas Mahathir dalam wawancara dengan program televisi Al-Jazeera.

"Hukum harus berjalan sebagaimana mestinya dan jika Jaksa Agung mendapatkan bukti yang cukup untuk tindakan-tindakan kriminal, maka AG yang mengambil keputusan," imbuhnya. 

Najib dijerat tiga dakwaan pelanggaran kepercayaan dan satu dakwaan penyalahgunaan wewenang terkait dana 42 juta Ringgit milik SRC International, bekas unit perusahaan 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Najib telah menyatakan tak bersalah atas seluruh dakwaan itu.

Sebelum Najib mulai diadili, Kepolisian Malaysia telah menggeledah sejumlah properti terkait Najib. Sejumlah besar uang tunai dan barang-barang mewah yang nilai totalnya mencapai 1,1 miliar Ringgit (Rp 3,8 triliun) disita dalam penggeledahan itu.

Penggeledahan itu disebut terkait skandal mega korupsi 1MDB yang menyeret Najib, namun Kepolisian Malaysia masih melakukan penyelidikan dan belum mendakwa Najib. Dakwaan-dakwaan yang dijeratkan pada Najib dalam sidang Rabu (4/7) merupakan hasil penyelidikan Komisi Antikorupsi Malaysia (MACC), yang juga terkait skandal 1MDB.

Dalam wawancara dengan Al-Jazeera ini, Mahathir juga menyatakan kekecewaan pada Arab Saudi yang sama sekali tidak mengomentari klaim Najib soal aliran dana US$ 681 juta atau setara 2,6 miliar Ringgit (Rp 9,4 triliun) merupakan 'donasi' dari keluarga Kerajaan Saudi.

Menurut Mahathir, tidak ada bukti kuat untuk mengonfirmasi atau menyangkal uang sebanyak itu memang berasal dari Saudi dan telah dikembalikan ke si pemberinya, seperti diklaim Najib sebelumnya.

Aliran dana US$ 681 juta yang diterima Najib pertama kali dilaporkan media Amerika Serikat (AS), Wall Street Journal (WSJ), tahun 2015 lalu. Dana sebesar itu dicurigai merupakan dana 1MDB yang diselewengkan. 

Namun Najib dalam pernyataannya bersikeras bahwa dana sebesar itu merupakan donasi politik untuk Partai United Malays National Organization (UMNO) untuk pemilu tahun 2013 lalu. Dia juga menyatakan sisa dana yang tidak terpakai dalam pemilu, telah dikembalikan ke Saudi.

Sumber: detik