RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menyayangkan kebijakan pemerintah yang tidak memperhatikan nasib 736 ribu guru honorer yang tidak menerima THR pada lebaran tahun ini.

"Di saat peraturan pemerintah tentang THR keluar, pemerintah tidak mengingat THR bagi ratusan ribu guru honorer di luar yang tersebat di seluruh Indonesia," ujarnya Fikri dalam keterangan tertulisnya, Jumat (25/5).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2018 yang ditandatangani Presiden Jokowi, hanya memberikan THR 2018 bagi PNS, TNI/Polri, pensiunan. Sedangkan 736 ribu tenaga guru honorer berdasarkan data Kemendikbud bukanlah yang termasuk skema penerima tersebut.  

"Selayaknya sudah menjadi perhatian Pemerintah RI mengenai nasib guru honorer, ada yang sudah mengabdi puluhan tahun membantu program pencerdasan bangsa, tapi THR pun ngga ada," ujar Politisi PKS ini.

Bahkan kata Fikri, masih banyak honorer guru yang masih digaji hanya 200-300 ribu saja.  Meski sebagian lainnya yang sudah sertifikasi, mendapat upah lebih baik, sebesar Rp1,5 juta.  Namun semuanya bernasib sama, tidak ada THR.

Padahal, kata Fikri, guru honorer, terutama di daerah-daerah, merupakan ujung tombak pendidikan. Banyak sekolah-sekolah yang kekurangan guru PNS.  

"Wapres Jusuf Kalla pernah menyebut, tiap tahunnya, lima ribu guru PNS pensiun.  Sementara di sisi lain, pemerintah malah moratorium pengangkatan PNS baru," kata Fikri yang mengutip pernyataan Wapres Jusuf Kalla.

Fikri menyontohkan, di daerah pemilihannya, Kabupaten Brebes Jawa Tengah, banyak didapati Sekolah Dasar Negeri yang guru PNS nya hanya satu. Sedangkan jatah pengangkatan Kabupaten Brebes kurang dari 300 orang.  "Bahkan ada yang semua gurunya honorer, yang PNS hanya kepala sekolahnya," imbuh dia.

Beberapa konstituen melaporkan, guru di Kabupaten Brebes mendapat honor dari Pemerintah Daerah hanya Rp350 ribu per bulan. "Itupun tersendat sendat tidak rutin," ungkapnya.

Fikri menyayangkan kondisi tersebut diduga terjadi merata di Indonesia.  "Karena ini baru  satu contoh kabupaten, bagaimana dengan wilayah lainnya," ungkapnya.

Karenanya, dia mendesak pemerintah untuk mencarikan solusi bagi kesejahteraan guru yang sebagian besarnya justru bukan ASN, disamping mengangkat para guru honorer untuk mengisi kekosongan posisi PNS di sekolah-sekolah.

Reporter: Syafril Amir
Editor: Nandra F Piliang