RIAUMANDIRI.co, JAKARTA - Ketahanan pangan nasional dan regional mengalami gangguan karena program intensifikasi yang dicanangkan pemerintah tidak mampu meningkatkan produktifitas dan produksi padi secara nyata. Produktifitas padi cenderung melandai, bahkan ada yang menurun secara drastis.

 

Sementara, kebutuhan beras bagi masyarakat semakin bertambah seiring dengan pertambahan penduduk. Akibatnya, timbul berbagai kebijakan impor beras dan benih hibrida yang mengarah pada runtuhnya kedaulatan pangan nasional.

 

Demikian disampaikan Wakil Ketua Badan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan (BPEK) Pusat PDI Perjuangan Dr Lukman Hakim Sibuea, saat membuka Pelatihan Manager Penggerak Ekonomi Kerakyatan II bagi Tenaga Ahli anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan di Cariu, Bogor, Kamis (16/11/2017).

 

"Karena alasan tersebut lah PDI Perjuangan tidak tinggal diam. Tetapi ikut serta mengatasi kemungkinan terjadinya krisis pangan," kata Lukman di depan sekitar 70 orang peserta tenaga ahli yang ada di daerah pemilihan anggota DPR dari PDI Perjuangan.

 

Cara yang ditempuh menurut Lukman melalui penangkaran dan penggunaan bibit padi unggul lokal MSP atau Mari Sejahterakan Petani. Ini adalah bibit lokal.unggul yang berasal dari.pemberdayaan kekayaan alam plasma nutfah Indonesia yang selama ini masih terabaikan dalam pengembangannya.

 

Memang diakui, BPEK Pusat tidak berpretensi akan dapat menyelesaikan semua.persoalan. 

 

"Namun, dengan segala potensi yang ada, BPEK Pusat PDI Perjuangan bersama dengan kekuatan yang ada akan mampu bekerjasama dengan petani binaan, dan bekerja keras mewujudkan Indonesia yang terbebas dari cengkraman kapitalisme dibidang pertanian dengan peningkatan produktifitas padi melalui program MSP dan mewujudkan program pemerintah tentang Desa Mandiri Benih," ungkap Lukman.

 

Kepada wartawan, dia menyatakan program MSP adalah program nasional PDI Perjuangan yang diamanatkan pimpinan partai ke BPEK Pusat guna disosialisasikan sekaligus diwujudkan dalam bentuk nyata di lapangan.

 

"Karena itu BPEK Pusat.memandang perlu melibatkan tenaga ahli anggota DPR untuk ikut membantu tersosialisasi dan terlaksananya program ini di daerah pemilihan masing-masing,"kata Lukman. Apalagi tambah dia, keputusan Rakor Bidang Tani DPP PDI Perjuangan bulan September lalu, memerintahkan setiap anggota DPR dan DPRD nya supaya menanam Padi Emespe minimal 0,5 Ha disetiap Kecamatan Dapil.

 

Pelatihan yang akan berlangsung hingga Jumat ini bertempat di Pusat Pelatihan BPEK Desa Sukajadi, Cariu, Kab. Bogor.

 

Baca juga di Koran Haluan Riau edisi 17 November 2017

 

Reporter: Surya Irawan

Editor: Nandra F Piliang