TELUK KUANTAN (HR)-DPRD menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Kuansing dan Indragiri Hulu turun bersama menentukan tapal batas kedua daerah. Hal itu dilakukan untuk meminimalisir konflik yang terjadi di masyarakat perbatasan.

"Kuansing dan Inhu harus bersama-sama ke lapangan menentukan tapal batas ini. Kita tidak ingin, konflik yang terjadi beberapa tahun lalu terulang lagi," ujar Ketua Komisi A DPRD Musliadi, Jumat (27/2) usai pertemuan kedua daerah di Kantor Bupati Kuansing.

Dalam rapat yang dipimpin Asisten I Setdakab Erlianto, kedatangan Komisi I DPRD Inhu serta Tata Pemerintahan guna membahas persoalan tapal batas di Cerenti dan Pucuk Rantau.

Dalam pertemuan, terkuak kondisi masyarakat perbatasan kembali memanas. Hal ini dipicu saling klaim terhadap lahan perkebunan.

"Agar konflik ini tidak kembali terjadi, kedua belah pihak harus menahan diri. Kami berpesan untuk Camat Cerenti dan Inhu memberi pengertian kepada warganya, agar tidak ada yang saling klaim," ujar Musliadi.

Musliadi juga meminta agar kedua daerah menganggarkan tapal batas. Kedua daerah sudah sepakat menganggarkan pada APBD Perubahan nanti.

"Sebetulnya, dulu sudah pernah dianggarkan Pemkab Kuansing, namun Pemprov Riau tidak ada. Ini yang menjadi masalah, karena dalam perencanaannya, 6 Km Pemprov yang akan menganggarkan," jelas Musliadi. Tapal batas di Cerenti akan ditentukan sepanjang 18 Km.

"Kita akan mendesak Pemprov Riau menganggarkannya kembali. Jika pun tidak, kita tetap menentukan batas administratif kedua daerah ini," pungkas Musliadi. (mg2)