JAKARTA (RIAUMANDIRI.co) - Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari meminta pemerintah dan aparat keamanan untuk menyikapi dengan tegas isu gerakan Minahasa Merdeka pasca-putusan majelis hakim teradap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

 

Menurut Kharis, setiap benih-benih separatisme sekecil apapun yang mengancam keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak bisa dibiarkan dan harus disikapi oleh pemerintah.

 

"Menurut saya, setiap gerakan maupun benih-benih separatisme yang mengancam keutuhan bangsa dan wilayah NKRI perku disikapi oleh Pemerintah secara jelas dan tegas, agar isu Minahasa Merdeka tidak menular ke wilayah lain menjadi gerakan yang masif," kata Kharis, Rabu (17/5/2017) .

 

Karena itu, dia mendesak aparat keamanan, dalam hal ini TNI, Polri, dan BIN perlu cepat mengungkap secara jelas siapa aktordi belakang munculnya isu yang menuntut referendum untuk lepasnya wilayah Minahasa Sulawesi Utara dari NKRI.

 

Dia menduga, isu Minahasa Merdeka itu dimunculkan oleh separatis Minahasa Merdeka dengan memanfaatkan sentimen masyarakat yang tidak puas dengan putusan pengadilan terhadap Ahok yang divonis 2 tahun.

 

"Saya menduga, isu ini memang sengaja dihembuskan oleh pihak separatis Minahasa Merdeka dengan memanfaatkan sentimen masyarakat yang tidak puas dengan vonis pengadilan terhadap kasus Ahok," katanya.

 

Baca juga di Koran Haluan Riau edisi 18 Mei 2017

 

Reporter: Syafril Amir

Editor: Nandra F Piliang