PEKANBARU (RIAUMANDIRI.co) -Komisi A DPRD Riau mendesak Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, segera mengisi Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang hingga kini masih kosong, dengan orang-orang yang berkualitas dari hasil wawancara  assessment calon pejabat tinggi pratama.

 

Demikian diungkapkan Sekretaris Komisi A DPRD Riau, Suhardiman Amby, akhir pekan lalu. Dikatakan Suhardiman, tahapan assessment yang dilakukan Panitia Seleksi Asesmen Pejabat Tinggi Pratama sudah selesai, dan telah mendapatkan tiga nama untuk masing-masing OPD yang masih kepalanya belum definitif.

 

Nama-nama tersebut, kata Politisi yang akrab disapa Datok tersebut, telah diserahkan Tim Pansel ke Gubri, Arsyadjuliandi Rachman. "Tinggal lagi proses wawancara yang diperlukan antara pemakai, yakni Gubri, dengan tiga nama masing-masing OPD Dewan yang akan diisi dengan pejabat definitif," ungkap Datok.

 

 

Menurutnya, proses wawancara diperlukan untuk mengetahui kemampuan manajerial, komunikasi dan keberanian bertindak serta bersikap. Sehingga dari wawancara tersebut, Gubri dapat mengetahui calon pembantunya yang punya integritas, berani dan cakap serta mampu melaksanakan anggaran.

 

"Namun, serapan APBD Riau masih di bawah standar berarti hasil Pansel selama ini tidak menjamin pejabat bekerja maksimal. Sehingga  pergerakan APBD Riau tetap lamban," kata Politisi Partai Hanura tersebut.

 

Lebih jauh, Legislator asal Kuantan Singingi tersebut menegaskan Gubri kalau sangat diperlukan untuk mewawancara ketiga calon masing-masing OPD. "Maka, (diharapkan Gubri) sediakan waktu satu hari penuh untuk menyelesaikanya, sehingga tuntas satu hari. Tetapi kalau Gubri sibuk, tetap dituntaskan di akhir bulan ini (April 2017,red). Apalagi akan dilakukan (pembahasan) APBD Perubahan," tukas Datok.

 

Dewan sendiri, katanya, meminta agar Gubri serius menuntaskan masalah ini, agar segera diisi orang-orang yang berkualitas dari hasil wawancara itu, yakni pejabat yang memiliki kompetensi, berani bertindak dan berbuat. Sehingga APBD berjalan maksimal.

 

Sementara, menanggapi rumor yang menyebut kalau proses assessment ini hanya berupa formalitas saja, karena nama-nama pejabat untuk 9 OPD yang masih kosong, Suhardiman menyebut kalau hal tersebut benar adanya, maka yang rugi masyarakat. "Program tidak akan berjalan baik, sehingga masyarakat yang akan menilai seperti apa pemerintahan Riau sekarang ini. Apalagi saat ini tahun politik maka Gubri harus hati-hati," ingat Suhardiman Amby.(dod).(ben)