KAMPAR (RIAUMANDIRI.co) - Masyarakat Desa Pulau Sarak meresa kecewa karena tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah setempat. Padahal banjir yang berasal dari luapan sungai Kampar pasca dibukanya pintu Waduk PLTA Koto Panjang beberapa hari lalu itu, membuat lahan sawah mereka terendam banjir dan terancam gagal panen.

 

"Kami menyayangkan pihak pemerintah kabupaten tidak ada yang datang menjenguk kami, sudah jelas kami masyarakat Pulau Sarak tidak dianggap oleh Pemerintah Provinsi Riau khususnya Pemerintah Kabupaten Kampar. Satu minggu padi orang tua kami terendam banjir dan kami terancam satu tahun tidak makan beras, seharusnya pihak PLTA dan Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab atas banjir ini," ungkap Ilhamsyah, warga Desa Pulau Sarak, Jumat (10/3).

 

Menurut Ilhamsyah, banjir besar pada 2016 juga membuat gagal panen sawah mereka. Itu juga tidak ada bantuan dari PLTA dan pemerintah. Sedangkan listrik dan pajak masyarakat Pulau Sarak selalu tertib.

 

"Kami minta pemerintah agar bertanggung jawab dengan banjir yang melanda lahan persawahan kami, dan terkhusus kepada Dinas Pertanian supaya meninjau lahan persawahan kami yang saat ini terancam gagal panen," harapnya.

 

Sementara itu, Kepala BPBD Kampar, Santoso menjelaskan, jumlah bantaun diserahkan berdasarkan laporan dari Kepala Desa.

 

"Nah, berdasarkan laporan Kades Pulau Sarak, ada 4 KK yang butuh bantuan, jadi bantuannya langsung kita antar, pagi ini (Jumat). Jadi yang dekat-dekat langsung kita antar," ujarnya Santoso.

 

Baca juga di Koran Haluan Riau edisi 11 Maret 2017

 

Reporter: Ari Amrizal

Editor: Nandra F Piliang