Bupati: Partisipasi Masyarakat Bayar PBB-P2 Masih Sangat Kecil

Bupati: Partisipasi Masyarakat Bayar PBB-P2 Masih Sangat Kecil
SELATPANJANG (RIAUMANDIRI.co) - Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si melakukan launching dan penyerahan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2017 sekaligus penandatanganan komitmen bersama, di Aula Afifa Sport Selatpanjang, Kamis (9/3). Kegiatan ini dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah melalui PBB-P2.
 
Tampak hadir Ketua DPRD Meranti, Plt. Sekdakab. Meranti Julian Norwis SE MM, Kajari Selatpanjang, Kapolres Meranti AKBP. Barliansyah, Dandim, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Restribusi Daerah Drs. Bambang Supriyanto, Kepala Badan/Dinas, Camat dan Kades Se-Kabupaten Kepulauan.
 
Sesuai dengan tema yang diusung "Pajak Menyatukan Hati, Membangun Meranti" Bupati menekankan pentingnya pajak bagi pembangunan daerah, apalagi ditengah krisis ekonomi Nasional yang turut berdampak pada berkurangnya APBD Meranti Tahun 2017 ini. 
 
Sebelumnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Meranti mencapai Rp 1,6 triliun, namun akibat jatuhnya harga minyak dunia dan harga komoditas pertanian menyebabkan penerimaan DBH Migas berkurang sehingga APBD Meranti turun menjadi Rp 1,2 triliun. "Jika melihat kondisi saat ini kemungkinan akan mengalami penurunan lagi," jelas Bupati.
 
Agar pembangunan di Kabupaten Meranti tetap berjalan sesuai dengan harapan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan. Salah satu pendorongnya adalah mendongkrak penerimaan PAD, salah satunya melalui PBB-P2.
 
Dijelaskan Bupati hingga saat ini partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajibannya membayar PBB-P2 masih sangat kecil. Dari data yang diperolehnya untuk tahun 2016, dari 47 Ribu Surat Peberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang disebar kepada wajib pajak hanya mampu menghasilkan Rp 1,4 miliar saja.
 
Padahal jumlah pajak yang harus dibayarkan pemilik tanah pertahun untuk satu rumah tangga menurut Bupati tidaklah mahal, yakni hanya 30 ribu rupiah/tahun. Dana inilah nantinya yang menjadi salah satu pendorong pembangunan infrastruktur publik sebaik-baiknya.
 
"Membangun seluruh Selatpanjang dan desa-desa membutuhkan biaya yang tidak sedikit, apalagi dengan kondisi alam Meranti yang jauh lebih berat dibanding kabupaten lainnya," jelas Bupati.
 
Baca juga di Koran Haluan Riau edisi 10 Maret 2017
 
Reporter: Azwin Naem
Editor: Nandra F Piliang