TEMBILAHAN (RIAUMANDIRI.co) - Bupati Inhil, HM Wardan melalui Staff Ahli Bidang Pembangunan, Sar'i meminta pejabat yang terkait untuk melakukan langkah-langkah kebijakan yang terkait dengan upaya perwujudan wilayah bebas dari korupsi, serta wilayah birokrasi bersih dan melayani, di seluruh OPD di lingkungan Pemkab Inhil.

 

Hal itu, dikatakannya saat membacakan sambutan Bupati Inhil , HM Wardan saat acara launching pencanangan pembangunan zona integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di aula Sri Gemilang Kantor Bea Cukai Tembilahan, baru-baru ini.

 

''Kita tentu tidak akan melakukan langkah mundur dalam membangun zona integritas di Pemkab Inhil, seluruh capaian kinerja yang telah diraih dalam mewujudkan zona integritas ini, harus dipertahankan dan senantiasa ditingkatkan,'' ujarnya.

 

Capaian kinerja itu, dikatakannya seperti  penilaian baik terhadap Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Sakip), penilaian Wajar Dengan Pengecualian (wdp) atas laporan keuangan pemerintah daerah, konsistensi dalam penyampaian LHPN bagi para pejabat, implementasi e-procurement dan lain-lainnya.

 

''Oleh karenanya saya meminta kepada seluruh jajaran birokrasi Pemkab Inhil mulai dari pelaksana hingga pimpinan OPD untuk mendukung dan berusaha bersama-sama dalam mewujudkan semangat dari zona integritas ini secara nyata, agar dapat menjadi pemerintahan yang bersih dan terbebas dari tindakan yang koruptif, kolutif dan nepotis,'' lanjutnya.

 

Ia menambahkan, keberhasilan pembangunan zona integritas, WBK dan WBBM sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas integritas masing-masing individu, yang mempunyai relevansi dalam peningkatan kapasitas dan kualitas integritas dari organisasi dimana individu tersebut berada dan melakukan kegiatannya.

 

''Zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik,'' sebutnya.

 

Hal mendasar yang menjadi tantangan dalam implementasi zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, serta wilayah birokrasi bersih dan melayani dijelaskannya adalah kuatnya kultur ketimuran yang kental akan sikap kekeluargaan, yang membuat sebagian besar diantara lebih memilih mengambil sikap permisif, sehingga sulit mengatakan tidak untuk sesuatu yang seharusnya tidak kita lakukan atau tidak kita terima.

 

''Namun demikian, beratnya tantangan itu tidak seharusnya membuat kita berhenti untuk terus berniat baik dan berbuat yang terbaik, agar penyelenggaraan Pemkab Inhil semakin dipercaya, semakin berkeadilan, serta semakin mampu untuk memberikan pelayanan yang terbaik, demi mewujudkan kehidupan yang adil, makmur dan sejahtera lahir maupun batin,'' tukas Sar'i. (adv/humas)